PKS Dukung RAPBN 2016, Tapi Punya 18 Catatan

10. Pagu anggaran untuk perguruan tinggi tidak mengalami kenaikan. Hal itu dikhawatirkan akan membuat biaya kuliah akan semakin mahal.

11. Alokasi belanja subsidi non-energi yang mencapai Rp 80,4 triliun harus didukung basis data yang valid dan akuntabel. Sehingga, pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

"Fraksi PKS menyayangkan pemotongan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 9 triliun menjadi Rp 30 triliun dari APBNP 2015. Serta subsidi benih yang hanya Rp 1 triliun. Padahal keduanya dibutuhkan," ujar Abdul Fikri.

12. PKS menyoroti pemotongan anggaran untuk Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 500 miliar dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Padahal, banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi saat ini harusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah.

13. Anggaran transfer daerah yang meningkat harus didukung dengan kemampuan eksekusi yang baik. Jangan sampai anggaran yang ada justru menjadi dana nganggur.

14. PKS juga memberikan catatan terhadap alokasi dana desa. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikannya sesuai dengan amanat UU Desa.

15. Kebijakan industri yang kokoh terutama dalam manufaktur belum terlihat. Pemerintah belum dapat menunjukkan road map, serta pembangunan ekonomi Trisakti masih sebatas retorika.

16. Manajemen utang yang ketat belum didesain lebih baik. Bunga hutang saat ini sudah mencapai Rp 184 triliun atau sekitar 10 persen total pendapatan negara.

17. Pemerintah perlu mengambil terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menyusul buruknya indikator kesejahteraan pada 2015.

Pemerintah telah menarget angka pengangguran di tahun mendatang sebesar 5,2-5,5 persen, angka kemiskinan 9-10 persen, gini ratio 0,39 dan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1.

18. PKS menyoroti kondisi geopolitik global. Pemerintah diharapkan dapat segera merealisasi minimum essential force sebesar 1,5 persen dari produk domestik bruto.

"Maka dengan ini PKS mendukung RAPBN 2016 dengan sejumlah catatan," pungkas Abdul Fikri. (*)