Iwa Sirwani Bibra: Demi Allah Saya Tak Tahu!

"Sore hari tanggal 2 (September 2014) saya dipanggil Pak Johar Firdaus (ketika itu Ketua DPRD Riau) untuk tandatangan MoU (KUA PPAS 2015). Saya tanya mana KUA PPAS-nya, sudah dibahas? Mana laporannya?" ujar Noviwaldi, yang terpilih lagi dan kini menjadi salah satu pimpinan DPRD Riau.

Noviwaldi mengakui hal tersebut tidak diperbolehkan, karena seharusnya KUA PPAS dibahas terlebih dulu, baru kemudian ditandatangani dalan bentuk kesepahaman bersama atau MoU antara pihak legislatif dengan eksekutif.

"Saya tanya, sudah sesuai? Jawab kawan-kawan lain sudah, langsung saja saya tandatangani,” kata Noviwaldi, yang ketika itu menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

Penandatanganan MoU diakui Noviwaldi di luar kebiasaan, karena ditandatangani di ruang Ketua DPRD Riau. Dari pihak Pemprov Riau, kala itu hadir Kepala Bappeda M.Yafiz dan Asisten I Sekdaprov Prov Riau Hardi Jamaludin. Nama terakhir saat ini sudah meninggal dunia.

Ganjilnya lagi, dana aspirasi wakil rakyat diajukan setelah MoU KUA PPAS ditandatangani. Menurut Noviwaldi, secara aturan hal itu tidak diperbolehkan.

Selain Iwa dan Noviwaldi, jaksa jug menghadirkan dua wakil rakyat periode 2009-2014 lainnya, yakni Hikmani dan Ely Suryani. Saksi lainnya adalah Kasubag Perlengkapan Sekretariat DPRD Riau Emrizal dan mantan Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, Ayub Khan. (TRIBUN PEKANBARU CETAK/iam)

Apa saja kesaksian yang diberikan dalam kasus APBD Riau ini? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru Edisi HARI INI. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Lihat berita video di http://pekanbaru.tribunnews.com/video/

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru