Saiman: Harusnya Anggaran HMI untuk Kepentingan Rakyat

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru: Alee Kitonanma

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Anggaran pelaksanaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-XXIX yang menggunakan dana APBD Provinsi Riau dinilai terlalu berlebihan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan mengatakan, anggaran tersebut harusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Riau.

“Sah-sah saja kalau Konres HMI dilaksanakan di Riau, tapi persoalannya adalah, ketika dana kongres itu diambil dana rakyat, itu harus kita lawan,” kata Saiman kepada Tribun, Selasa (17/11/2015).

Dikatakan Saiman, hingga saat ini masih banyak membutuhkan anggaran tersebut, misalnya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, penanggulangan banjir, bantuan untuk usaha rakyat, dan banyak lagi kebutuhan lainnya.

“Kita saja selama tiga bulan terkena bencana asap hanya dianggarakan Rp 1,4 miliar untuk penanggulangan bencana asap. Ini sampai Rp 3 miliar untuk kegiatan kelompok,” ulasnya.

Selain itu, penganggaran tersebut dinilai Saiman akan menyulut rasa cemburu dari organisasi kemahasiswaan lainnya, seperti organisasi mahasiswa agama Kristen, Budha, dan lainnya. Tentunya menurut Saiman organisasi lainnya ingin mendapat keadilan. “Apakah Pemprov siap menganggarkan sebanyak itu untuk organisasi mahasiswa lainnya,” imbuhnya.

Sebagai salah seorang kader HMI, Saiman mengatakan anggaran sebanyak itu seharusnya tidak diberikan untuk kegiatan kongres tersebut. Karena kegiatan tersebut hanyalah untuk kepentingan Pengurus Besar (PB) HMI pusat, bukan untuk kepentingan rakyat Riau.

“Ini adalah merampok gaya baru. Kita tak ingin anggaran untuk keperluan rakyat dialihkan untuk kepentingan kelompok, apalagi jumlahnya sangat besar,” tuturnya.

Ditambahkannya, penganggaran ini tidak terlepas dari intervensi dari pusat kepada pemerintah daerah, misalnya melalui keterkaitan partai politik. Sehingga daerah ditekan oleh pusat, dan daerah pun mengajukan anggaran.

Sementara itu, anggota DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, dirinya kecolongan dalam penganggaran Kongres HMI tersebut. Harusnya sebelum dianggarkan menurutnya ditimbang dulu azas kepatutan, dan tidak melanggar aturan.

“Saya kecolongan mengawal itu. Yang terpenting adalah sesuai azas kepatutan, dan tidak melanggar aturan. Nanti akan kita audit, apakah anggaran tersebut ada yang menyalahi atau tidak,” ujarnya. (ale)