DPRD Tidak Lagi Dilibatkan untuk Verifikasi APBD ke Jakarta

Dari hasil koordinasi pihak DPRD Riau dengan Mendagri, ternyata tidak terlibatnya dewan dalam verifikasi ke Jakarta dikarenakan adanya aturan baru

DPRD Tidak Lagi Dilibatkan untuk Verifikasi APBD ke Jakarta
ilustrasi/Republika

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tidak dilibatkannya pihak DPRD Riau dalam verifikasi APBD 2016 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kali ini dipertanyakan dewan.

Beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau pun bertolak ke Jakarta beberapa hari lalu mempertanyakan hal tersebut.

Dari hasil koordinasi pihak DPRD Riau dengan Mendagri, ternyata tidak terlibatnya pihak dewan dalam verifikasi ke Jakarta tersebut dikarenakan adanya aturan baru yang mengatur hal tersebut.

Dalam aturan baru tersebut, menurut Aherson pihak DPRD memang tidak diundang. Sedangkan untuk informasi verifikasi tersebut, bisa diketahui oleh pihak DPRD Riau melalui video teleconverence.

“Ternyata memang aturan baru seperti itu. Bukan hanya kita saja, tapi juga diseluruh daerah juga diberlakukan demikian. Dewan tidak diundang, tapi hanya melalui teleconference di kantor gubernur, dan yang mengikuti adalah pimpinan,” ujar Aherson, Rabu (20/1/2016).

Ditambahkannya, pihak DPRD Riau nantinya akan melihat Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tersebut, bagaimana teknisnya, hingga siapa-siapa saja dari pihak dewan yang dilibatkan untuk teleconference tersebut.

“Karena ini aturan baru, banyak yang belum paham, di kementerian juga masih banyak orang baru, kita akan lihat lebih jelasnya nanti di PP-nya,” kata Aherson.

Aherson bersama beberapa anggota Banggar DPRD Riau lainnya, sebelumnya berangkat ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri, terkait kebijakan baru, dimana hasil verifikasi dari Mendagri disampaikan hasilnya melalui teleconference, antara pimpinan DPRD dengan Mendagri.

“Dulu kita selalu diikut sertakan dalam pembahasan hasil verifikasi tersebut, namun sekarang tidak lagi, makanya kita ingin tau apa landasan hukumnya,” kata Aherson.

Halaman
12
Penulis: Alex
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved