Dewan Desak Pemprov Bangun Jembatan Sei Mentawai Tanpa Menunggu APBD

DPRD Riau mendesak Pemprov Riau untuk sesegera mungkin melakukan pembangunan jembatan Sei Mentawai, yang berada di dusun Banjar Datar Rohul

Air setinggi 30 centimeter sampai 1 meter membanjir sebanyak 50 rumah di Dusun Tulang Gajah Desa Pematang Berangan 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pihak DPRD Riau mendesak Pemprov Riau untuk sesegera mungkin melakukan pembangunan jembatan Sei Mentawai, yang berada di dusun Banjar Datar, Desa Cipang Kiri, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

Jembatan yang menjadi akses utama bagi sejumlah dusun di Kecamatan Rokan IV tersebut, pada Minggu (7/2/2016) lalu ambruk dan putus total. Sehingga tidak bisa dilalui lagi oleh warga.

Anggota Komisi C DPRD Riau dapil Rokan Hulu, Yulianti mengatakan, untuk melakukan pembangunan jembatan tersebut, tidak perlu harus menunggu rancangan APBD dulu baru dilaksanakan, tapi bisa dilakukan secara langsung, dengan menggunakan anggaran bencana.

“Ini kan sudah masuk kedalam bencana, jadi kita tidak perlu menunggu APBD, APBD Perubahan, atau pun Detail Enginering Design (DED), kita bisa menggunakan angaran bencana tahun ini, untuk melakukan pembangunan jembatan tersebut,” kata Yulianti, Senin (8/2/2016).

Yulianti juga menjelaskan, pada tahun 2014 lalu jembatan tersebut juga ambruk, kemudian sudah dianggarkan untuk perbaikan jembatan tersebut. Tapi pemerintah Provinsi tidak berani untuk melakukan pembangunan, karena DED untuk pembagunan jembatan tersebut belum ada.

“Sebenarnya sudah mau dibangun sebelumnya, tetapi DED-nya belum ada, karena DED-nya belum ada, dan belum masuk dalam anggaran, maka mereka tidak bernai untuk melaksanakan, sehingga masyarakat sekitar sana membuat inisiatif untuk memperbaikinya sendiri,” tuturnya.

Oleh karena itu, pihak DPRD Riau berharap, agar Pemprov Riau segera mengambil sikap untuk melakukan penananganan terkait putusnya jembatan, yang menjadi akses utama bagi warga di sana tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Riau yang membidangi masalah pembangunan, Hardiyanto mengatakan, pihaknya juga meminta kepada pihak Pemprov Riau agar bisa dilakukan anggaran bencana. Karena jika menunggu APBD Perubahan akan cukup lama.

“Kami sudah pernah kesana tahun 2014 lalu. Itu merupakan akses utama dan satu-satunya penghubung beberapa desa ke kecamatan, yang biasa digunakan masyarakat dan juga untuk membawa kebutuhan pokok sehari-hari,” ulasnya. (*)

Baca Selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di www.tribunpekanbaru.com/video

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru

Penulis: Alex
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved