Elit Sebut Sesat Jika SK Menkumham Buat Golkar Tak Perlu Gelar Munaslub
Namun dengan tebitnya SK DPP PG Bali Rekonsiliasi ini tentu semakin menegaskan adanya kesepahaman serta saling
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi terbitnya surat keputusan (SK) Menkumham kepengurusan Golkar yang baru. SK tersebut sebagai bentuk dukungan serius pemerintah untuk mendorong penyelesaian konflik kemarin.
"Walaupun pada Januari kemarin juga sudah pernah diterbitkan SK DPP PG Riau," kata Doli melalui pesan singkat, Rabu (27/4/2016).
Namun dengan tebitnya SK DPP PG Bali Rekonsiliasi ini tentu semakin menegaskan adanya kesepahaman serta saling pengertian di antara DPP Bali, DPP Ancol, dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik.
Doli juga melihat terbitnya SK tersebut menjawab polemik soal legal standing persiapan dan penyelenggaraan Munaslub. Dengan situasi seperti ini, katanya, tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan Munas.
Apalagi keluarnya SK tersebut diikuti dengan pernyataan Menkumham yang meminta agar Munas bisa diselenggarakan sebelum pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan. Ia menegaskan adanya pandangan yang keliru dan menyesatkan apabila masih ada pihak yang menganggap keluarnya SK tersebut berdampak pada tak diperlukannya Munas.
"Apalagi kalau ada yang memaksakan seperti itu, maka taruhannya adalah kehancuran partai, karena publik 'distrust' terhadap para pemimpin dan elite Golkar," ujarnya. (*)
