Cukong Incar Munaslub Golkar
Dia juga meminta kepada Komite Etik, untuk tidak hanya melibatkan, BIN, Polri dan KPK saja. Tetapi juga lembaga l
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Politisi muda Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa dirinya tetap menolak adanya iuran wajib sebesar Rp 1 miliar bagi bakal calon ketua umum. Menurutnya, hal itu akan menjadikan peluang masuknya cukong ke Munaslub Partai Golkar.
"Kalau ada calon yang punya duit segitu banyak, oke lah. Tapi kalau tidak punya? Dia pasti cari ke cukong-cukong itu untuk menyediakan dana. Ini yang tidak boleh terjadi," ujarnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Doli menjelaskan bahwa berpolitik adalah panggilan hati dan pengabdian, sehingga tidak wajar jika berpolitik harus membayar sejumlah dana. Apalagi mereka yang sudah puluhan tahun berada di Golkar, kata Doli, jika diangkakan nilainya sudah lebih dari Rp 1 miliar.
"Kalau semangatnya gotong-royong saya setuju apabila dilakukan penghimpunan dana, seperti yang sudah di mulai generasi muda Golkar dengan membuka kotak donasi," jelas Doli.
Dia juga meminta kepada Komite Etik, untuk tidak hanya melibatkan, BIN, Polri dan KPK saja. Tetapi juga lembaga lainnya seperti PPATK, ICW dan lembaga yang terkait dengan antikorupsi.
Sebelumnya, Rapat Pleno DPP Partai Golkar, telah menghasilkan beberapa putusan mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang memimpin jalannya rapat yang berlangsung selama 3 jam itu, menyepakati usulan Ketua SC, Nurdin Halid mengenai pembiayaan Munaslub.
Pembiayaan yang dimaksud adalah bakal calon ketua umum partai berlambang Pohon Beringin itu wajib memberikan iuran sebesar Rp 1 miliar ketika sudah disahkan melalui verifikasi.
"Rp 1 miliar dari calon itu sumbangan wajib dan sisanya sumbangan yang sifatnya sukarela," jelas Ical di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (28/4/2016). (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-golkar_20160306_220745.jpg)