Usung Slogan 'Pekanbaru Hebat', Muller Tampubolon Ingin Terapkan Transparansi Pemerintahan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bakal calon wakil walikota Pekanbaru, Muller Tampubolon SE, MM mengusung slogan 'Pekanbaru Hebat' dalam sosialisasi pencalonannya di Pilkada Pekanbaru 2017 mendatang. Menurutnya, 'Pekanbaru Hebat' yang diusung adalah kondisi dimana tata kelola pemerintahan dan pembangunan berpihak pada masyarakat dan membawa keadilan sosial bagi warga. Muller yang mendaftar melalui PDI Perjuangan dan Partai Hanura tersebut menilai, proses perencanaan pembangunan Pekanbaru harus dilakukan terintegrasi dan terukur dalam kerangka sinergisitas antar-daerah di Provinsi Riau.

"Bahwa Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau memiliki nilai strategis dari segala aspek. Baik itu, ekonomi, sosial, tata kota, politik dan kestabilan sosial hankam. Itu sebabnya, Pekanbaru memiliki pola tersendiri dalam proses rancang bangun dan perencanaan perkotaan yang harus sinergis dengan daerah lainnya," tegas Muller Tampubolon, Rabu (25/5/2016).

Ia menjelaskan, pemerintahan yang transparan adalah salah satu kondisi awal untuk memulai perubahan besar menuju Pekanbaru Hebat. Itu sebabnya, ia menjanjikan akan membawa pemerintahan yang transparan kepada publik dalam implementasi dan layanan pemerintahan. Di antaranya menyangkut penggunaan sistem IT yakni E-budgeting dan E-procurement.

"Transparansi adalah satu satu kunci partisipasi dan dukungan publik kepada pemerintah. Transparansi akan membangun kepercayaan warga dimana dukungan masyarakat adalah modal penting bagi suksesnya pembangunan," tegas Muller.

Ia menambahkan, visi pemerintahannya nantinya jika terpilih adalah mendengar dan melaksanakan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat yang ditampung menggunakan fasilitas IT akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai skala prioritas.

"IT mestinya dimanfaatkan secara nyata dalam mendukung jalannya pemerintahan. Interaksi dan sirkulasi informasi dengan warga akan membuat kondisi riil di masyarakat bisa diperoleh secara cepat," tegas Muller.

Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses informasi merupakan alat kontrol apakah aparatur pemerintah telah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat.
"Masyarakat dapat mengontrol jalannya pemerintahan sekaligus menjadi umpan untuk mengevaluasi kinerja aparat," tegasnya.

Konsep E-budgeting menurutnya juga akan membuka akses publik apakah perencanaan program pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan. Menurutnya, APBD merupakan hak publik yang harus terbuka dan bisa diakses dengan mudah.

"Menurut saya, transparansi pemerintahan itu modal penting untuk suksesnya pembangunan," pungkas Muller. (*)