Mahasiswa dipukul protokoler

Polresta Pekanbaru Hentikan Penyidikan Kasus Pemukulan Mahasiswa

Polresta Pekanbaru berencana menyelesaikan diluar persidangan untuk kasus pemukulan mahasiswa oleh Kepala Biro Humas Pemprov Riau dan 2 oknum protokol

Polresta Pekanbaru Hentikan Penyidikan Kasus Pemukulan Mahasiswa
TribunPekanbaru/MelvinasPriananda
Mahasiswa terlibat saling dorong dengan petugas saat melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Kamis (14/4/2016). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar Gubernur Riau memberhentikan Kepala Biro Humas, Kasatpol PP Provinsi Riau serta petugas protokoler terkait kejadian pemukulan yang dialami rekannya saat acara Supervisi KPK sehari sebelumnya. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Polresta Pekanbaru berencana menyelesaikan diluar persidangan untuk kasus pemukulan mahasiswa oleh Kepala Biro Humas Pemprov Riau dan dua orang oknum protokoler. Pertimbangannya kedua belah pihak terlapor dan pelapor sudah menempuh jalan damai serta mencabut laporan.

"Namun ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Tidak gampang begitu saja," terang Kapolresta Pekanbaru, AKBP Tonny Hermawan, Kamis (9/6/2016).

Menurutnya, syarat-syarat tersebut diantaranya ada perdamaian, diketahui oleh tokoh masyarakat, kemudian pencabutan laporan.

"Artinya polisi juga memiliki kewenangan (diskresi) untuk kasus-kasus yang kecil," terang Tonny.

Pertimbangan untuk kasus yang bisa diselesaikan diluar persidangan karena kasus tersebut tidak berakibat fatal baik secara fisik maupun materil pada kedua belah pihak.

"Makanya dicarikan solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak," terang Tonny.

Sebelumnya, Muhammad Fauzi melalui kuasa hukumnya mendatangi Mapolresta Pekanbaru guna mempertanyakan ‎kejelasan ‎ perkembangan proses hukum penganiayaan tersebut.

"Jadi ini (surat.red) menjadi ketegasan klien kami guna mempertanyakan kepastian hukum. Sebab, kasus yang sudah menjadi atensi masyarakat ini sampai kini terkesan digantung. Tidak ada surat pemberitahuan kepada pihak pelapor terkait perkembangan penanganannnya," terang kuasa hukum pelapor, Alben.

Menurut Alben, adanya upaya perdamaian yang ditempuh oleh pihak terlapor, justru hanya akan mempertegas bahwa memang ada kasus pidana penganiayaan tersebut.

Halaman
123
Penulis: Budi Rahmat
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved