Dewan Debat Panjang Jelang Penyampaian Hak Angket

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah sekian lama menunggu, akhirnya penyampaian hak angket melalui paripurna yang disampaikan oleh pimpinan DPRD Riau dilaksanakan pada Kamis (9/6/2016).

Sebelum rapat paripurna pengumuman hak angket terkait eskalasi dilangsungkan, terjadi perdebatan sengit antara salah seorang pimpinan DPRD Riau, Manahara Manurung dengan para anggota DPRD Riau.

Perdebatan tersebut dipicu atas ketidakhadiran dua pimpinan DPRD Riau lainnya, yakni Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, yang tidak hadir dalam paripurna, yang juga membahas soal perubahan tatib tersebut.

Saat salah seorang anggota DPRD Riau, Husni Tamrin menanyakan ketidak hadiran dua pimpinan tersebut, Manahara Manurung menyampaikan, kalau dirinya juga tidak mengetahui alasan keduanya tidak hadir. Dirinya sudah menghubungi dua pimpinan tersebut, namun nomor handphone keduanya dalam keadaan tidak aktif.

“Terimakasih saudara ku Tamrin, inilah yang tidak kita ketahui, sudah ditelepon berulang kali, hapenya mati, mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat-sehat saja. Harusnya mereka hadir tanpa diminta dan tanpa ditelepon,” kata Manahara, dalam sidang yang disiarkan secara langsung di salah satu televisi lokal tersebut.

Anggota DPRD Riau lainnya, Masnur langsung interupsi dan menyanggah jawaban Manahara. Ia mempertanyakan kondisi rapat paripurna yang sepertinya tanpa dilakukan koordinasi tersebut.

“Itu bukan sebuah jawaban. Setiap rapat pimpinan pasti mengadakan rapat dulu. Adakah di antara pimpinanan membuka diri membicarakan ini. Atau memang pimpinan berfraksi-fraksi? Kalau iya, kami dari fraksi-fraksi akan tentukan sikap. Kalau pimpinan tidak sanggup menyelesaikan bertiga, apa perlu kami turun tangan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Riau lainnya, Sugeng Pranoto mengatakan, pihaknya mungkin bisa saja memahami ketidakhadiran pimpinan dewan dalam paripurna. Namun kalau alasan handphone-nya tidak aktif, menurutnya itu suatu yang konyol.

“Kalau dijawab hapenya mati dan tidak bisa dihubungi, itu konyol. Ketika pimpinan saja tak bisa menyelesaikan masalah antara pimpinan, jangan salahkan anggota kalau juga seperti itu,” kata dia.

Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanis menilai, sepertinya ada ketidakharmonisan yang terjadi antara pimpinan DPRD, dan hal senada juga dikatakan oleh anggota DPRD Riau lainnya Rosfian. Menurutnya, ibarat kucing, kalau induknya tidak ada, anaknya jadi kucing-kucingan.

“Dari awal-awal sudah saya katakan, fraksi tidak mampu memunculkan anggota terbaiknya menjadi pimpinan. Kalau begini, seperti kan seperti kucing kehilangan induk, sementara anaknya kucing-kucingan,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, tidak alasan untuk menunda paripurna tersebut, karena dalam tatib sudah jelas aturannya. Paripurna sudah kuorum, dan pimpinan sudah ada.

“Walau pimpinan hanya satu, tidak ada aturan bahwa paripurna tidak bisa dilanjutkan,” tuturnya.

Anggota DPRD Riau lainnya, Firdaus mengatakan, dirinya menilai sepertinya ada upaya penggagalan rapat paripurna tersebut. Karena sebelumnya juga sering paripuna dihadiri satu pimpinan dewan namun tidak ada masalah dan tetap lanjut.

“Biasanya satu pimpinan tidak masalah dan tetap jalan. Hari ini sepertinya ada upaya untuk penggagalan. Ada apa sebenarnya dengan paripurna kali ini,” imbuhnya.

Selanjutnya masih banyak pandangan anggota dewan lainnya, yang kemudian Manahara menanyakan kepada anggota dewan yang hadir apakah akan tetap dilanjutkan rapat tersebut atau tidak, dan dominan suara anggota dewan setuju, paripurna penyampaian hak angket kemudian dilanjutkan.

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan dengan penyampaian materi hak angket oleh tim pengusul hak angket, dan selanjutnya masih banyak proses selanjutnya yang akan dilalui, hingga hak angket disetujui dan dibuat Pansus nantinya.

Salah seorang pengusul hak angket, Muhammad Adil mengatakan, pihaknya akan mengawal terus proses ini, dan berharap proses ini didukung oleh anggota dewan lainnya.

"Karena ini adalah suatu hal yang kita tunggu, dan juga dinantikan oleh masyarakat, soal kepastian pembayaran eskalasi yang masuk dalam APBD Perubahan 2015 tanpa sepengetahuan anggota Banggar DPRD Riau," tuturnya. (*)

Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di www.tribunpekanbaru.com/video

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru