Breaking News:

Dicurigai Ada Barter di Balik Pencalonan Tito sebagai Kapolri

Meski demikian, Siti menganggap, hal itu lumrah dan sah-sah saja. Sebab, sebuah kekuasaan memang tidak bisa lepas

Editor:
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Rombongan anggota Komisi III DPR RI menyambangi kediaman calon Kapolri Komjen Tito Karnavian di Jalan B, Blok B, Nomor 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menaruh kecurigaan gelagat kekuatan-kekuatan politik yang menerima sosok Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon kepala Polri.

"Seperti kata Harold Lasswell (ilmuwan politik asal Amerika Serikat), pasti ada 'who gets what' di dalam situasi ini sebagai apa yang disebut 'muttualy politic symbiotic'," ujar Siti kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2016).

"Muttualy politics symbiotic itu biasanya tentang kelompok politik ini mendapatkan apa, bisa posisi, kedudukan atau minimal kepentingannya terakomodasi. Selalu seperti itu, baik di negara demokrasi atau otoritarian," lanjut dia.

Meski demikian, Siti menganggap, hal itu lumrah dan sah-sah saja. Sebab, sebuah kekuasaan memang tidak bisa lepas dari lingkaran kekuatan politik, baik yang mendukung atau memilih jalur oposisi. Semua tetap harus diakomodasi demi stabilitas negara.

Siti menegaskan, yang penting Presiden Joko Widodo mampu memberikan penjelasan rasional atas pilihannya serta proses penunjukkan Tito tersebut tidak menabrak peraturan perundangan yang berlaku.

Paling penting, barter tersebut tidak mengorbankan aspirasi publik tentang Polri.

"Publik sederhana saja sebenarnya. Publik hanya ingin Kapolri itu tidak punya rekening gendut, punya itikad mereformasi Polri. Sudah. Tapi ketika masuk ke ranah elite politik, tentu tidak sesederhana itu. Intinya selalu menguntungkan secara politik," ujar Siti.

Oleh sebab itu, kepemimpinan Tito ke depan menjadi obatnya. Apakah Tito mampu menjawab kegelisahan publik atau tidak.

"Kalau gagal, ya pemerintah Jokowi akan menerima delegitimasi dari publik. Inilah yang harus dijaga betul oleh Pak Tito. Yang sekarang sedang lesu kan ekonomi, tantangannya bagaimana penegakkan hukum bisa mendukung perbaikan ekonomi, itu saja," ujar Siti.

Tito hari ini menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR. Komisi III telah mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Kepolisian Nasional untuk meminta masukan soal rekam jejak Tito.

Dari informasi yang diterima Komisi III, Tito bersih dari tindak pidana korupsi, transaksi mencurigakan, dan catatan hitam dalam rekam jejaknya.

Kemudian pada Rabu (22/6/2016) kemarin, Komisi III DPR RI mendatangi rumah dinas Tito di Kompleks Polri Ragunan, Jakarta Selatan. (*)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved