Fraksi PKB DPRD Inhil Tolak Pemontongan 35 Persen APBD di Setiap SKPD

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, T.Muhammad Fadhli

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Fraksi PKB mempertanyakan lambatnya penyusunan draft Ranperda pertanggungjawaban APBD Inhil 2015 yang diajukan ke DPRD Inhil.

“Apa penyebab keterlambatan penyusunan draft Ranperda pertanggungjawaban tersebut,” ungkap Ketua Fraksi PKB Herwanisitas saat menyampikan pandangan umum Fraksi PKB dalam paripurna yang digelar, Senin (22/8/2016).

Selain itu, pria yang akrab disapa Sitas ini juga meminta kepada Pemkab Inhil untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Lebih lanjut, sitas menyampaikan Fraksi PKB menolak pemotongan 35 persen atas APBD di setiap SKPD. Karena akan berdampak bagi kepentingan masyarakat.

“Pemotongan ini menyebabkan dihapusnya beberapa item kegiatan yang dianggap penting bagi masyarakat Inhil,” tegasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyorot kinerja SKPD yang cenderung lamban mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Bupati Inhil, HM Wardan.

Selain penyampaian pandangan fraksi terhadap pidato Bupati mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban APBD tahun anggaran (TA) 2015 dan enam Ranperda Kabupaten Inhil tahun 2016, juga dilakukan penetapan keanggotaan panitia khusus (Pansus) yang akan membahas 6 buah Ranperda Kabupaten Inhil tahun 2016.

Rapat paripurna ini merupakan lanjutan, karena sebelumnya juga telah digelar rapat paripurna dengan agenda serupa.(*)

Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di www.tribunpekanbaru.com/video

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru