Prihatin Eksploitasi Kawasan Danau Toba, Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKI Sampaikan 5 Sikap

Retribusi atas pemanfaatan air Danau Toba oleh badan usaha harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta

Prihatin Eksploitasi Kawasan Danau Toba, Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKI Sampaikan 5 Sikap
Istimewa
Pengurus Nasional PS GMKI berfoto usai pelaksanaan Pertemuan Nasional I di Balige, Sabtu (27/8/2016) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BALIGE - Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menyatakan keprihatinannya melihat eksploitasi kawasan Danau Toba. Hal tersebut membuat organisasi tersebut mengeluarkan pernyataan sikap sebagai langkah evaluasi dan kritik pengelolaan Danau Toba yang kondisinya makin kritis.

Dalam Temu Nasional PNPS GMKI yang berlangsung di Balige, Sabtu (27/8/2016), para senior GMKI menyerukan agar segera dilakukan penyelamatan secara konkret terhadap Danau Toba. Seruan tersebut disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Presiden Jokowi.

Berikut pernyataan lengkap sikap PNPS GMKI yang diterima Tribun, Senin (29/8/2016).

PERNYATAAN KEPRIHATINAN DAN SIKAP PERTEMUAN NASIONAL I PERKUMPULAN SENIOR GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA TERHADAP EKSPLOITASI KAWASAN DANAU TOBA.

1. Hutan di kawasan Danau Toba merupakan Daerah Tangkapan Air (catchment area) untuk menjaga kuantitas dan kualitas air Danau Toba. Untuk itu, perlu di jaga dan dipelihara. Namun demikian, pada kenyataannya hutan sebagai Daerah Tangkapan Air (DTA) sudah berada dalam titik kritis. Setiap usaha atau tindakan penebangan hutan oleh PT TPL yang diikuti dengan perampasan hutan adat berdampak pada potensi hilangnya hak masyarakat atas tanah dan hutan adat, merusak nilai-nilai budaya masyarakat, punahnya haminjon (kemenyan) tanaman endemik kawasan Danau Toba, maupun rusaknya jalan-jalan umum akibat lalu lalang truk pengangkut kayu yang dilakukan PT. TPL sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. Akibat lanjutannya yaitu menurunnya kuantitas dan kualitas air Danau Toba. Untuk itu, tindakan kerusakan hutan harus segera dihentikan. Peserta Pertemuan Nasional I Perkumpulan Senior GMKI sangat mengapresiasi usaha Presiden RI yang telah melakukan penanaman pohon secara simbolis pada tanggal 20 Agustus 2016 lalu di kawasan Danau Toba. Tindakan simbolis tersebut memberi pesan bahwa Presiden mengajak semua pihak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, dan bukan sebaliknya merusaknya. Kiranya tindakan tersebut menjadi penanda sekaligus memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku perusakan hutan.

2. Danau Toba yang memiliki nilai filosofis dan melekat dalam sistem budaya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba sebagai "aek natio, tao nauli, mual hangoluan" air yang jernih, danau yang indah, sumber kehidupan", kini telah berubah menjadi ancaman bagi masyarakat terutama sejak kehadiran perusahaan Keramba Jaring Apung (KJA) PT.Aquafarm Nusantara, PT.Japfa Confeed, dan beberapa perusahaan lainnya yang beroperasi di perairan Danau Toba. Sisa pellet di atas 250 ton per hari menjadi ancaman besar dan sumber Pencemar air Danau Toba sebesar 69% sebagaimana disebutkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2016 lalu. Oleh karena itu, budidaya KJA di perairan Danau Toba harus dihentikan dan perlu pemulihan serta menuntut ganti kerugian atas pencemaran air Danau Toba oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Retribusi atas pemanfaatan air Danau Toba oleh badan usaha harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan Danau Toba. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

4. Mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membentuk sistem pengelolaan dan pengawasan terpadu (peraturan, kebijakan, SDM) terhadap pembangunan dan kelestarian kawasan Danau Toba.

5. Mendorong Pemerintah pusat/daerah (provinsi & kabupaten) mengeluarkan kebijakan tidak memperpanjang dan atau mencabut ijin usaha semua perusahaan yg mencemarkan lingkungan di Indonesia, dan secara khusus di kawasan Danau Toba.

Demikian pernyataan keprihatinan dan sikap Peserta Pertemuan Nasional I Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PS GMKI) ini kami sampaikan sebagai wujud tanggungjawab sosial dan moral bagi keutuhan ciptaan Tuhan dan pembangunan Indonesia yang lestari dan berkelanjutan.

Ut Omnes Unum Sint!

Balige, 27 Agustus 2016

An. PESERTA PERTEMUAN NASIONAL I
PERKUMPULAN SENIOR GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA

PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN SENIOR GMKI
MASA BAKTI 2015-2018

Dr. Bernard Nainggolan, SH.,MH (Ketua Umum PNPS GMKI)
Ir. Edward Tanari, M.Si (Sekretaris Jenderal PNPS GMKI)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved