Pengamat: BPKP Harus Periksa Proyek Tahun Jamak Pemko Pekanbaru
Sejumlah kalangan merasa pesimis dengan target penyelesaian proyek tahun jamak Pemko Pekanbaru.
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Muhammad Ridho
Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin
TRIBUNPEKANBARU.COM - PEKANBARU - Sejumlah kalangan merasa pesimis dengan target penyelesaian proyek tahun jamak Pemko Pekanbaru. Apalagi proyek pembangunan perkantoran dan lainnya, yang dinilai tidak transparan. Pengamat Pemerintahan dari Universitas Riau Zaini Ali mengatakan, jika tahun 2016 ini dipastikan tidak bisa selesai, begitu halnya di tahun 2017 mendatang.
Meski proyek ini dilanjutkan tahun depan, namun tidak ada jaminan selesai dan bisa dioperasionalkan. Di satu sisi, dengan digelarnya Pilwako Pekanbaru pada Februari 2017 nanti, belum bisa dipastikan siapa yang akan duduk sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Terlepas dari itu, proyek ini sudah berjalan dan harus dilanjutkan.
Namun ada beberapa catatan. Walikota Firdaus MT yang juga akan maju di Pilwako nanti, diminta transparan terhadap anggaran proyek senilai Rp 1,4 triliun. Sebab, sejauh ini masyarakat tidak tahu sudah berapa ratus miliar uang APBD kota ini tersedot di proyek tersebut.
"Harusnya dipublikasikan. Karena ini memakai uang rakyat. Sampai di mana dibelanjakan. Pemko harus transparan. Jgn mengelola uang rakyat sesuka hati," saran Zaini kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (18/9/2016).
Selain itu, tambah akademisi ini, Proyek ini bisa dilanjutkan, apabila rakyat menginginkannya. Repsentasi rakyat adalah wakilnya yang duduk di DPRD. Jadi, dengan kondisi ini, bola kelanjutan proyek ini memungkin dilanjut tahun 2017 nanti, ada di tangan DPRD.
Karenanya, DPRD jangan tiarap dan menerima begitu saja pemaparan dari Pemko. "Lihat kepentingan dan anggaran untuk masyarakat di tahun 2017 nanti," pintanya.
Diakuinya, memang jika proyek tersebut tidak dijalankan, sudah jelas jadi mubazir. Makanya harus hati-hati untuk melanjutkannya, meski regulasi membolehkan. "Saya pikir BPKP harus masuk. Harus periksa. Minta pertanggunjawaban Walikota. Penggunaan anggarannya harus transparan," katanya. (*)
Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di www.tribunpekanbaru.com/video
FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-tribun_20160316_140209.jpg)