Walhi dan DPRD Inhil Bersinergi Dorong Penyelesaian Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan
Persolan kerusakan lingkungan terutama soal hutan dan gambut di Inhil sudah dalam kondisi yang memprihatinkan.
Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: M Iqbal
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T. Muhammad Fadhli.
TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Tak kunjung selesainya berbagai persoalan lahan dan kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menjadi perhatian oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau.
Menurut Deputi Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring, persolan kerusakan lingkungan terutama soal hutan dan gambut di Inhil sudah dalam kondisi yang memprihatinkan.
Berdasarkan data Walhi Riau, aktivitas perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berinvestasi di Inhil, saat ini banyak yang melanggar komitmen kelestarian lingkungan.
“Kehadiran perusahaan – perusahaan tersebut telah banyak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat setempat,” ungkap Boy saat bertemu dengan Ketua DPRD Inhil H. Dani M Nursalam diruang kerja Ketua DPRD Inhil, Rabu (30/11).
Walhi juga mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh DRPD Inhil lewat Komisi I dan II yang telah merekomendasikan pencabutan izin beberapa anak perusahaan grup Surya Dumai.
Sementara itu, DPRD Inhil menyatakan komitmennya bekerja sama dengan Walhi untuk bersama-sama mendorong penyelesaian konflik dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahan yang melakukan investasi di Inhil.
“Selain di Pungkat juga sudah banyak muncul persoalan lahan di daerah lain di Inhil ini seperti di daerah Kecamatan Concong. Dan kita inginnya besinergi dengan Walhi dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Dani yang ketika menjadi mahasiswa juga pernah aktif di Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Phylomina Universitas Riau (UR).(*)
