Bambang Widjojanto: Memanipulasi Pencitraan, Itu Juga Koruptif

Jika bicara soal DKI Jakarta, menurut Bambang, selama ini belum ada gubernur yang serius untuk

Bambang Widjojanto: Memanipulasi Pencitraan, Itu Juga Koruptif
tribunnews
Bambang Widjojanto 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjelaskan, seorang pemimpin harus bertanggung jawab penuh atas hal buruk yang terjadi pada jajarannya.

Jika pemimpin hanya bisa menyalahkan anak buahnya dan seakan melepas tanggung jawab sebagai pemimpin, maka tidak ada bedanya dengan tindakan koruptif.

"Seseorang yang mengklaim dirinya bersih tapi ketika ditunjukkan tidak bersih, memanipulasi pencitraannya, itu koruptif. Seseorang yang pandai menyalah-nyalahkan orang lain tapi tak ambil tanggung jawab sebagai pemimpin, itu juga tindakan koruptif," kata Bambang saat memperingati Hari Anti Korupsi di posko pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).

Jika bicara soal DKI Jakarta, menurut Bambang, selama ini belum ada gubernur yang serius untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dia juga belum menemukan pimpinan di Jakarta yang fokus membangun perekonomian dengan cara menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.

Maka dari itu, dia memutuskan untuk mendukung Anies dan Sandi dalam kontestasi pemilihan di DKI Jakarta. Bambang sendiri merupakan salah satu juru bicara dan dewan pakar tim pemenangan Anies-Sandi.

"Kenapa dua orang ini pantas untuk menjadi pimpinan, karena Mas Anies sudah memberi contoh ketika menjabat sebagai pimpinan di salah satu kementerian. Dia tidak pernah mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) untuk laporan keuangannya, tapi selalu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," tutur Bambang.

Dia juga menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Anies dulu yang menjadikan integritas sebagai salah satu indikator penilaian kinerja.

Hal itu sekaligus menjadi contoh bahwa pembangunan di Ibu Kota bukan dari sisi fisiknya saja, melainkan harus benar-benar mewakili kepentingan seluruh masyarakatnya. (*)

Editor:
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved