BW Tuding Pemprov DKI Era Ahok Terindikasi Koruptif

"Saya ingin menunjukkan ada begitu banyak masalah, contohnya laporan BPK 31 Mei 2016," kata BW dalam acara

BW Tuding Pemprov DKI Era Ahok Terindikasi Koruptif
tribunnews
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW) ‎menilai dari ada dugaan perbuatan koruptif dalam pemerintahan provinsi DKI Jakarta selama ini.

BW mendefinisikan koruptif sebagai perbuatan yang mengarah kepada korupsi.

Indikasi koruptif tersebut dapat dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Indikasi itu dapat dilihat mulai dari pencatatan aset hingga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Saya ingin menunjukkan ada begitu banyak masalah, contohnya laporan BPK 31 Mei 2016," kata BW dalam acara peringatan hari anti korupsi di Posko Anies-Sandi, Cicurug, Menteng, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Berdasarkan laporan BPK menurut BW, Pemprov DKI belum memadai dalam melakukan pencatatan aset yang jumlahnya per desember 2015 mencapai Rp 363,58 trilun.

Lantaran pencatatan aset tersebut tidak dilakukan melalui sistem informasi akuntansi sehingga ada resiko kesalahan dalam penyajian datanya.

Dari resume hasil pemeriksaan BPK, aset tetap dinas pendidikan provinsi DKI jakarta senilai Rp 15.265.409.240.418 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Selain itu Pemprov DKI juga belum melakukan penagihan secara memadai atas kewajiban penyerahan Fasos Fasum oleh 1370 pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPTT) berupa tanah seluas 16,84 juta meter persegi.

"Jadi saya ingin mengatakan apanya yang tidak koruptif. Laporan ini menyatakan cukup banyak masalah koruptif di pemerintahan sebelumnya atau yang sekarang berjalan," katanya. ‎

Halaman
12
Editor:
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved