Sistem E-Government dan Transparansi Sistem Pemerintahan Diterapkan di Riau

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government) sejak setahun lalu. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan transparansi publik.

Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.

Foto/Humas Pemprov Riau
Gubri Arsyadjuliandi Rachman tandatangani MoU Pemanfaatan Aplikasi PTSP, SKP online, dan e-Samsat Prov Jabar dengan 17 Pemprov disaksikan Wakil Ketua KPK Basariah P.

Untuk diketahui, E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, demikian Andi Rachman, ada dua hal utama dalam pengertian E-Government, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.

Foto/Humas Pemprov Riau
Gubri Arsyadjuliandi Rachman berfoto bersama usai Tandatangani MoU Pemanfaatan Aplikasi PTSP, SKP online, dan e-Samsat Prov Jabar dengan 17 Pemprov disaksikan Wakil Ketua KPK Basariah P.

Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan lebih baik.

Untuk diketahui pula bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Itu kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

Foto/Humas Pemprov Riau
Gubri memberikan sambutan saat dampingi Menteri PPN, Wakil Menteri Keuangan RI dan Kepala BAPPENAS RI, membuka Musrenbang Provinsi Riau Tahun 2016.

"Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," ujar Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Dengan sistem pelayanan modern ini, demikian Andi rachman, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

Foto/Humas Pemprov Riau
Gubri membuka Rakor Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Se Provindi Riau Tahun 2016 di Hotel Jatra.

"Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan," katanya.

Menurut dia, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum harus koneksi, tentunya dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.

"Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," katanya lagi.

Foto/Humas Pemprov Riau
Gubri menghadiri Rakor Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Se Provinsi Riau Tahun 2016 di Hotel Jatra.

E-Government menurut Andi Rachman juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.

"Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara onlinedan digunakan oleh orangtua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet," katanya.

Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. (*)