Breaking News:

FIA Unilak Sosialisasi UU Pelayanan Publik di Kantor Camat Senapelan

Sosialiasi UU Pelayanan Publik ini ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Penulis: Nolpitos Hendri
Editor: M Iqbal
Desain Tribun Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Fakultas Ilmu Administrasi Unilak (FIA) Universitas Lancang Kuning (Unilak), menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Senapelan pada Selasa (3/1). Sebagai pemateri adalah Dosen FIA Unilak, Bunga Chintia Utami SIP ME.

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Camat Senapelan, Dra Rahmaningsih MSi. Pada kesempatan itu, Rahma menyebutkan bahwa pelayanan publik di Indonesia, dipayungi oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2009. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Deputi Pelayanan Publik (DPP), tahun 2014 telah melakukan evaluasi terhadap 1.010 unit pelayanan publik tertentu tingkat Layanan Dasar Publik (LDP).

“Untuk itulah, sinergitas antara akademisi dan praktisi diharapkan dapat berkelanjutan, sehingga terwujud pelayanan publik yang maksimal,” ungkap Rahma.

Hadir pada kesempatan itu 20 pejabat dan staf terkait pelayanan publi, mulai dari Sekretaris Lurah, Kasi dan Staf Teknis terkait pelayanan Kelurahan, serta Febriana Marlinda SSos MAP selaku Keahlian Pengawasan dan Pengendalian.

Dosen FIA Unilak, Bunga Chintia Utami SIP ME sebagai pemateri pada kesempatan itu menyebutkan, sosialiasi UU Pelayanan Publik ini ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sosialisasi ini satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat FIA Unilak.

“Dalam rentang waktu tujuh tahun UU Pelayanan Publik diundangkan, tidak menjamin pemerataan informasi, maka masih perlu terus dilakukan sosialisasi terkait UU ini. Dari hasil evaluasi Kemenpan RB menunjukkan bahwa, baru 61 instansi pemerintah dan 379 unit pelayanan, dikategorikan baik di tingkat kabupaten dan kota,” ungkap Chintia.

Menurut Chintia, permasalahan yang ditemukan terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni, keterbatasan SDM, anggaran, dan waktu, menjadi alasan belum meratanya penyebaran informasi terkait UU ini. Hal ini menyebabkan masih banyak pelaksana pelayanan ditingkat kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan public, tidak mengetahui informasi terkait Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tersebut.

“Banyak pelaksana berbagai unit layanan, baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten atau kota dan provinsi, yang tidak mengetahui apa saja pelayanan yang harus disediakan atau diinformasikan kepada masyarakat,” jelas Chintia. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved