Dewan Riau Dianggap Paksakan Kehendak dan Tak Konsisten
Sebagai fungsi pengawasan mestinya DPRD memberikan contoh baik terhadap jalannya pemerintah, dan yang paling penting DPRD juga harus konsisten.
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: M Iqbal
Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Usman menganggap apa yang dilakukan dewan terkait pokok pikiran di perubahan sudah merupakan pemaksaan kehendak dan tidak komitmen dengan ucapan.
"DPRD telah memaksakan kehendaknya dengan memaksakan pokok pikiran (pokir) di tengah jalan, itu artinya akan mempengaruhi kinerja pemerintah. Sehingga kalo bisa di nilai kinerja legislatif sebagai pengawas hampir tidak jalan. Meskipun memang pokir-pokir itu memank berasal dari masyarakat," ujar Usman menanggapi pokok pikiran dewan di perubahan 2016 berakhir dengan tidak tuntas.
Menurut Usman, sebagai fungsi pengawasan mestinya DPRD memberikan contoh baik terhadap jalannya pemerintah, dan yang paling penting DPRD juga harus konsisten atas ucapan yang sudah disampaikan.
Dimana sebelumnya dewan melarang ada program fisik di Perubahan, namun nyatanya Dewan sendiri yang memaksakan proyek masuk di Perubahan berupa fisik.
"Ada inkonsistensi DPRD dalam memanfaatkan situasi, ini yang kami sayangkan. Kesannya hanya main-main saja untuk Riau ini," ujar Usman.(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-tribun-baru_20161230_092519.jpg)