Dinilai Masih Rancu, DPRD Inhil Minta Data Penerima KIS - PBI Diverifikasi Kembali

Dari jumlah 300.000 jiwa penduduk yang menerima KIS – PBI tersebut, 171.0 00 ditanggung APBN dan 127.000 yang ditanggung oleh APBD Inhil dan Provinsi.

TribunPekanbaru/T Muhammad Fadhli
Anggota DPRD Inhil, Edy Gunawan saat memberikan pendapatnya pada Rapat dengar pendapat (RDP) Lintas Komisi membahas Permasalahan integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan di Ruang Banggar Kantor DPRD Inhil, Kamis (5/1/17). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T.Muhammad Fadhli.

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta untuk dilakukannya validasi kembali terhadap data yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil pada rapat dengar pendapat (RDP) Lintas Komisi membahas Permasalahan integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan di Ruang Banggar Kantor DPRD Inhil, Kamis (5/1/17).

Pada rapat yang dihadiri perwakilan seluruh Komisi yang ada di DPRD Inhil bersama Dinas Kesehatan Inhil, Dinas Sosial Inhil, BPJS Cabang Tembilahan serta Bapedda Inhil tersebut, Dinkes memaparkan jika terdapat 300.000 jiwa penduduk Inhil penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) – Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dari jumlah 300.000 jiwa penduduk yang menerima KIS – PBI tersebut, 171.0 00 ditanggung APBN dan 127.000 yang ditanggung oleh APBD Kabupaten dan Provinsi.

Menanggapi data tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Edy Gunawan mengatakan, bila data tersebut ditelaah dan dicermati kembali, maka bisa dikatakan jika separuh penduduk Inhil ini miskin.

Jika memang demikian, menurutnya, Kabupaten Inhil bisa juga dikatakan gagal. Selain itu, jika mengacu pada data tersebut, maka juga bisa berbuntut pada gagalnya pemekaran Indragiri Hilir Selatan (Insel) dan Indragiri Hilir Utara (Inhut).

“Hampir 300.000 jiwa yang mendapatkan KIS yang dibayarkan pemerintah dan itupun masih ada yang belum dapat, artinya Inhil termiskin. Kalau separuh yang miskin, seakan-akan tidak ada Pegawai Negeri Sipil lagi di Inhil, tak ada anggota DPRD dan tak ada orang kaya di Inhil,” tegas Edy dalam pendapatnya.

Hal senada juga dikatakan Pimpinan Rapat Lintas Komisi, H Dani Nursalam. Menanggapi kerancuan data tersebut, Ketua DPRD Inhil ini menyatakan harus dilakukannya validasi ulang.

“Apa benar ada segitu, maka harus dilakukan validasi ulang dari Dinas Sosial," imbuhnya saat dikonfirmasi awak media usai rapat.

Sebagai informasi, Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diterbitkan oleh BPJS kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran (PBI). KIS yang diterbitkan BPJS kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah (segmen penerima bantuan iuran atau PBI). Untuk kartu lainnya seperti kartu eks askes, eks jamkesmas, KJS, kartu JKN BPJS kesehatan, masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti dengan KIS.(*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved