Breaking News:

DPRD Serahkan Polemik PT Safari Riau dengan Warga ke Pemda Pelalawan

Kedua pihak sama-sama ngotot dengan pendiriannya masing-masing. Perwakilan perusahaan berikeras telah membagi lahan KKPA 865 hektar kepada warga.

Penulis: johanes
Editor: M Iqbal
TribunPekanbaru/Johanes
DPRD serahkan polemik PT Safari Riau dengan warga ke Pemda Pelalawan 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik PT Safari Riau dengan warga Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras, Selasa (17/1). Pertemuan digelar di ruang rapat lantai III kantor DPRD.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II Habibi Hapri bersama lima orang anggota dewan serta Wakil Ketua I DPRD Suprianto SP. Sedangkan perwakilan pemda dihadiri Asisten I Zuhelmi dan staf Bagian Tata Pemerintahan serta instansi terkait. Perwakilan masyarakat dan pemuda Terantang Manuk yang menggelar deminstrasi kemarin turut diundang. Untuk perwakilan PT Safari Riau hadir empat orang.

Menurut Habibi Hapri, pihaknya sudah satu tahun lebih memediasi persoalan KKPA perusahaan dengan masyarakat. Berbagai data dan fakta telah didapatkan serta kesepakatan tertentu. Namun keputusan ada ditangan pemerintah daerah sebagai eksekutif. Sedangkan DPRD hanyalah lembaga legislatif yang menjadi mediator hingga solusi didapatkan.

"Kami serahkan persoalan ini ke pemda, agar dieksekusi keputusannya. Itu kewenangannya ada di tangan pemda. Sedangkan kami hanya sampai disini," beber Habibi.

Politisi Partai PAN ini menyatakan, kedua pihak sama-sama ngotot dengan pendiriannya masing-masing. Perwakilan perusahaan berikeras telah membagi lahan KKPA 865 hektar kepada warga. Sedangkan masyarakat menuntut sisa 265 hektar, lantaran PT Safari Riau hanya merealisasikan 600 ha saja.

Dalam pertemuan terakhir ini, sama seperti sebelumnya. Terjadi perdebatan yang tak ada ujung pangkalanya dan terkesan berulang-ulang antara perwakilan perusahaan dengan warga desa. Sehingga pemda harus bersikap tegas untuk mencarikan solusinya.

"Jadi masyarakat baik perusahaan, tindaklanjuti perembangannya ke pemda melalui asisten I yang hadir disini," tandas Habibi.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved