Anggaran Penanganan Gepeng Tahun 2017 Minim, Dewan Minta Dinsos Lakukan Ini

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim meminta, agar Dinas Sosial (Dinsos), membuat terobosan.

Anggaran Penanganan Gepeng Tahun 2017 Minim, Dewan Minta Dinsos Lakukan Ini
TribunPekanbaru/Theo Rizky
Seorang warga tengah tidur di sebuah Halte Bus Jalan Riau, Pekanbaru, Rabu (18/1/2017). Keberadaan gelandangan maupun pengemis di Kota Pekanbaru masih cukup banyak di Kota Pekanbaru, terutama di simpang-simpang jalan yang padat kendaraan sehingga sepertinya masih diperlukan pembinaan dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru, hingga kini belum maksimal. Bahkan tahun 2017 ini, penanganannya lewat anggaran shelter hanya Rp 400 juta.

Karena kondisi ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim meminta, agar Dinas Sosial (Dinsos), membuat terobosan.

Satu di antaranya berkoordinasi dengan Dinsos Pemprov Riau, agar bisa membantu masalah PMKS ini. Sebab, Kota Pekanbaru ini merupakan ibukota Provinsi Riau, yang notabene-nya merupakan wajah Bumi Lancang Kuning.

"Ini masalah kita bersama, tentunya penanganannya harus bersama-sama. Namun Dinsos selaku Satker yang menangani masalah ini, harus pro-aktif. Apalagi belakangan masalah PMKS seperti gepeng, anak telantar, penyandang cacat, termasuk anak-anak punk marak lagi di beberapa simpang lampu merah," tegas Marlis kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (25/1/2017).

Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir gepeng, terutama anak-anak di bawah umur, menjamur lagi di Simpang SKA, Simpang Empat Arengka, lampu merah Jalan Diponegoro dan lampu merah depan Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman. Padahal, keberadaan mereka sudah beberapa kali ditertibkan Satpol PP dan Dinsos.

Lebih lanjut disebutkan politisi PKB tersebut, penanganan PMKS ini untuk ditertib hingga tuntas (tidak ada lagi gepeng), memang agak sulit. Karena masalah tersebut masuk dalam kategori penyakit masyarakat (pekat). Namun keberadaan mereka ini bisa diantisipasi dan bisa berangsur diperkecil gerak lingkupnya.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumbar. Dalam kunjungan kerja Komisi III belum lama ini, legislator melihat bahwa Pemerintah setempat membuat terobosan penanganan PMKS ini, dengan melibatkan TNI. Mereka yang sudah ditangkap, dibina di TNI untuk beberapa waktu lamanya, hingga mereka mandiri.

Sehingga saat gepeng ini keluar dari latihan di TNI, tidak mau lagi turun ke jalan menjadi gepeng. Mereka berswakarya dan menciptakan lapangan kerja secara kecil-kecilan. (*)

Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi BESOK. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com. Ikuti Video Berita di www.tribunpekanbaru.com/video

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved