Sekwan Bantah Ada Tenaga Honorer Fiktif di DPRD Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Sekwan DPRD Riau, Kaharuddin membantah sejumlah isu yang menyatakan adanya tenaga honorer yang dimasukkan dalam penganggaran 136 personil untuk pengamanan di DPRD Riau.

Menurut Kaharuddin, 136 personil tersebut memang tidak ditempatkan di kantor DPRD Riau saja, tapi juga di rumah dinas pimpinan DPRD Riau, dan juga ada yang melekat dengan 65 anggota DPRD Riau.

Dijelaskannya, dari 136 personil pengamanan tersebut, 65 di antaranya, yang melekat ke masing-masing anggota DPRD Riau, memang belum mendapatkan pelatihan khusus. Namun demikian, hal itu akan dilaksanakan secara bertahap.

"Selain itu, pengaman yang melekat ke anggota DPRD saat ini masih belum semuanya bersifat tetap. Karena sebagian anggota dewan ada yang mau ganti, dan ada juga yang tetap memakai pengamanan sebelumnya. Tapi pelantihan pasti kita berikan, ada tahapannya nanti," kata Kaharuddin kepada Tribun, Rabu (8/3).

Kaharuddin juga menjelaskan, dalam penganggaran pengamanan DPRD Riau tersebut, tidak ada yang fiktif, seperti kabar-kabar yang berkembang beberapa waktu belakangan. Karena masing-masing dari 136 orang tersebut ada orangnya.

"Tidak ada yang fiktif. Kalau mau dibuka silahkan, tak masalah, setiap orangnya ada," imbuhnya.

Kaharuddin juga membantah adanya mark up yang terjadi dalam penganggaran tersebut, karena pengamanan itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga, melalui lelang, dan prosedur yang jelas.

"Kalau pengelolaannya melalui swadaya mungkin ada peluang terjadi mark up, tapi kalau dilelang, tentu kita sudah jelas mengikuti peraturan dan prosedural yang jelas," ulasnya.

Diakuinya, saat ini anggaran tersebut jumlahnya cukup banyak. Namun hal itu dikarenakan semua pembayaran untuk tiap personil dilakukan secara profesional.

"Mulai dari BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan lainnya. Speknya jelas, semua mengikuti sebagaimana diatur dalam undang-undang," tuturnya.

Dia juga menambahakan, pengamanan kantor DPRD Riau tersebut memang baru dilakulan tahun ini, hal ini menurutnya menimbang adanya kejadian penemuan tempat pemakaian narkoba di lantai III kantor DPRD Riau pada tahun 2016 lalu.

"Tahun kemaren kita kan ada dapat musibah soal temuan narkoba, kita akui pengamanan kita lemah saat itu. Makanya saat ini lebih diperketat," jelasnya. (*)