Presiden Jokowi Minta Maaf Kasus Korupsi Hambat Proses Pengurusan e-KTP

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait ketidakoptimalan proses pengurusan administrasi Kartu Tanda Penduduk elektronik.

"Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan jadi kita mohon maaf," ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Jokowi mengatakan tidak optimalnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang terjadi selama ini karena imbas dari adanya persoalan pada pengadaan e-KTP pada pemerintahan sebelumnya yang kini terindikasi korupsi.

"Itu imbas dari problem e-KTP. Karena memang mestinya perlatannya kan crek, rampung, crek rampung," ucap Jokowi.

"Habisnya Rp6 Triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja, sistemnya belum," tutur Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menargetkan lelang pengadaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) selesai akhir Maret 2017.

"Dalam proses lelangnya, kami berhati-hati agar jangan sampai ada sedikitpun yang prosesnya tidak terbuka dan harus memenuhi aturan yang ada," kata Tjahjo dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu, (8/3/2017).

Tjahjo mengakui perekaman data penduduk dan akta kelahiran tersendat.

Sebabnya, proses lelang yang belum selesai, sementara blanko di beberapa daerah habis.

"Sementara warga diberikan surat keterangan perekaman yang sah sebagai KTP," ucapnya.

Dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang perekaman datanya terhambat.

Meski terhambat, ia memastikan perekaman data berjalan normal.

"Kendala ada, tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal," ujarnya. (tribunnews)