Banyak Siswa Miskin tak Dapat Kartu Indonesia Pintar

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2016 lalu, banyak dikeluhkan para orangtua siswa.

Selain minimnya sosialisasi tentang KIP ini, banyak siswa-siswi miskin tidak mendapatkannya. Padahal sudah jelas-jelas di sekolahnya, siswa-siswi tersebut terdaftar sebagai keluarga tidak mampu. Namun KIP tidak juga didapatkan.

Kondisi ini diwanti-wanti wakil rakyat, agar tidak terjadi lagi di tahun 2017 ini. Tentunya, pembagiannya harus merata dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim, Minggu (15/4/2017) menegaskan, sebenarnya jika pihak Disdik, pihak sekolah dan pihak terkait lainnya punya komitmen serius mensukseskan program KIP ini, maka tidak akan bermasalah di lapangan.

Namun sayangnya, komitmen menjalankan program tersebut terkesan setengah hati. "Kita heran juga, kenapa banyak siswa miskin tak mendapatkannya. Lalu pertanyaan kita, kepada siapa diberikan KIP tersebut kemarin. Ini harus ditindaklanjuti secara serius," tegas Marlis kepada Tribunpekanbaru.com.

Seperti diketahui, program KIP ini merupakan program Presiden Jokowi, dalam membantu para pelajar dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah. Nilai bantuannya untuk masing-masing tingkatan berbeda-beda. program ini sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu di Kota Bertuah ini.

Khusus tahun ini, bantuan KIP ini hanya untuk pelajar SD dan SMP negeri dan swasta. Sementara untuk SMA dan SMK, menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. Karena itu, politisi PKB ini meminta, agar Disdik menyebarkan KIP ini secara transparan.

Tidak hanya mengandalkan pihak sekolah, Lurah, RT atau RW saja. Tapi diharapkan melibatkan pihak independen seperti dari LSM, media dan LPM setempat." Kita khawatirkan jika hanya mempercayakan kepada pihak sekolah atau RT dan RW, akan ada unsur balas dendam, tidak suka, sakit hati dan sejenisnya. Sehingga membuat tidak ada pemerataan pembagian KIP ini," harapnya. (*)