Anggaran Pembangunan RSLH Disepakati Rp 60 Juta Per Unit

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU. COM, PEKANBARU – Penganggaran Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) yang sedianya dianggarkan sebanyak Rp 75 juta per unit, akhirnya disepakati Rp 60 juta per unit.

Hal ini bertujuan agar unit rumah yang dibangun lebih banyak, dan juga lebih banyak masyarakat yang mendapat kesempatan untuk memiliki RSLH tersebut.

Salah seorang anggota Komisi D DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, jika pembangunan unit tetap dianggarkan Rp 75 juta, maka unit rumah yang dibangun lebih sedikit yang bisa dibangun, dan masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan RSLH tersebut terpaksa harus menunggu program yang sama di tahun depan atau tahun selanjutnya.

“Yang paling penting adalah rumah tersebut bisa ditempati, layak, dan permanen, walau pun sederhana,” kata Wahid kepada Tribun, Minggu (16/4/2017).

Tidak hanya itu, pengurangan anggaran tersebut juga bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial dalam masyarakat. Karena dengan anggaran Rp 75 juta per unit rumah, speknya menggunakan keramik, dan material lainnya, yang terlepas dari kesan sederhana.

Jika itu tetap dianggarkan Rp 75 juta, maka RSLH yang dibangun akan lebih mencolok dibanding rumah masyarakat kebanyakan, terutama di desa-desa. Oleh karena itu, menurut Wahid tidak masalah kalau rumah tersebut dibangun sederhana.

“Dulu speknya pakai keramik, sekarang tidak. Memang sebaiknya jangan terlalu mencolok. Jangan sampai muncul kecemburuan dalam masyarakat,” tuturnya.

Ditambahkannya, dengan dikurangi anggaran pembangunan RSLH per unit rumah, maka unit rumah yang akan dibangun pada tahun 2017 ini pun bertambah dari rencana sebelumnya, yakni sebanyak 2016 unit rumah.

Ada pun perkembangan program RSLH saat ini menurut Wahid sudah sampai pada tahap sosialisasi kepada seluruh kepala desa yang ada di Riau, dan dinas terkait juga sudah memberikan penjelasan, bahwa pelaksanaan program itu dilakukan dengan sistim OMS.

“Para kepala desa sudah diberikan penjelasan, bahwa anggaran program tersebut nantinya akan ditransfer ke masing-masing desa,” ulasnya.

Pihak DPRD Riau menurutnya juga akan terus mengawasi pelaksanaan program tersebut, hingga terlaksana, dan sampai selesai pengerjaan rumah tersebut nantinya. Pihaknya juga akan menerima laporan dari masyarakat, jika ada peruntukan rumah tersebut bagi orang yang dianggap tidak layak, sementara yang lebih membutuhkan tidak dapat.

“Yang paling utama itu adalah, janda tua yang sudah tidak dapat mencari nafkah. Atau sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan juga masyarakat miskin yang tak mampu lagi untuk berusaha, misalnya karena umur, penyakit, dan kendala lainnya,” tuturnya.

Ada pun pembangunan RSLH tersebut menurut Wahid akan dimulai pada bulan Juni 2017 mendatang. Wahid yakin, jika dinas terkait seris dan masyarakat juga saling mendukung, maka dengan waktu yang relative singkat, program ini akan tuntas, karena pengerjaannya dilakukan di masing-masing desa, oleh masyarakat setempat.

Sementara itu, sebelumnya, anggota Komisi D DRPD Riau lainnya, Yusuf Sikumbang mengatakan, pengawasan pelaksanaan rumah layak huni tersebut sangat penting, apalagi saat ini pembangunan unit rumahnya diserahkan kepada masyarakat sendiri, yakni melalui program Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

“Sebagian daerah di Riau, jarak antara satu desa dengan yang lainnya kadang sangat jauh. Jika pengwasannya tidak maksimal, tentu hal ini akan menjadi masalah nanti,” tuturnya.

Oleh karena itu, Yusuf berharap, kegiatan ini benar-benar dilaksanakan dengan serius oleh dinas yang bersangkutan. Dia juga meminta, agar Gubernur Riau turun tangan untuk memberikan penekanan kepada kepala dinasnya, sehingga program tersebut tidak lagi hanya menjadi janji manis yang terus ditunggu oleh masyarakat.

Yusuf juga berharap, program RSLH kali ini harus benar-benar terealisasi, dan jangan sampai anggarannya kembali menjadi Silpa. Sampai saat ini menurutnya masih sangat banyak masyarakat Riau yang mendambakan tempat tinggal yang layak, bagi yang benar-benar membutuhkan.

“Program ini juga jangan sampai tidak tepat sasaran. Harus benar-benar orang yang membutuhkan. Jangan sampai diabaikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau ada yang bermain nanti dan memberikan rumah bukan kepada yang layak menerima, maka itu bisa diadukan kepada kita nanti,” pungkasnya. (*)

SUBSCRIBE Youtube: Tribun Pekanbaru,

LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru,

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru.