Siak

Apakah Bupati Siak Berani Menagih PPJ Non PLN PT IKPP?

Nofrianto mendesak Bupati Siak Syamsuar agar berani membawa perkara itu ke ranah hukum. Kalau tidak, akan menjadi preseden buruk...

Apakah Bupati Siak Berani Menagih PPJ Non PLN PT IKPP?
MELVINAS\Tribun Pekanbaru
Ilustrasi

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Hampir 3 tahun, kekurangan bayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) ke Pemkab Siak belum juga tuntas. Masyarakat mempertanyakan, apakah bupati Siak Syamsuar berani membawa perkara ranah hukum?

Salah seorang pendiri Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) Nofrianto melemparkan pertanyaan itu melalui media, Selasa (18/4/2017). Sebab, ia menilai belum ada langkah tegas dan kongkret yang dilakukan Pemkab Siak hingga saat ini. Apalagi, kekurangan bayar PPJ non PLN PT IKPP dengan nominal yang besar, yakni Rp 28 miliar lebih.

"Apa yang memberatkan Bupati Siak untuk menempuh jalur hukum?. Lagi pula kekurangan bayar itu adalah temuan BPK RI," kata Nofrianto.

Ia menguraikan, kurangan bayar PPJ non PLN PT IKPP periode Januari-Desember 2014 sebesar Rp 28 miliar lebih itu, berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilan Riau pada 2015 lalu terhadap anggaran tahun 2014. Sementara untuk 2015 dan 2016, besaran yang dibayar oleh wajib pajak juga diyakini tidak sesuai beban sebenarnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Anggaran sebanyak itu sangat besar. Pemanfaatan untuk masyarakat juga sangat besar, seperti untuk pendidikan, kesehatan atau infrastruktur. Tapi sayangnya, Pemkab Siak terkesan kurang berani dan tidak tegas," ungkap dia.

Nofrianto juga mendesak Bupati Siak Syamsuar agar berani membawa perkara itu ke ranah hukum. Kalau tidak, akan menjadi preseden buruk bagi citra pemerintahan yang dipimpin Syamsuar. Sebab, ketidak-tegasan pemerintah dapat diartikan ketakutan melawan korporasi.

"Tentu akan banyak pendapat yang bisa merugikan citra pemerintah. Masa dengan perusahaan tidak berani, padahal Pemkab Siak bagian integral negara ini," kata dia.

Ia mengatakan, masyarakat Siak berhak mendesak Pemkab Siak untuk tegas mengambil kebijakan. Sebab, masyarakat akan membanggakan pemerintahan yang berani melawan perusahaan yang tidak taat aturan.

"Karena proses penagihannya sudah lama. Sudah beberapa kali duduk bersama antara perusahaan itu dengan Pemkab Siak, belum juga ada titik terang. Harus menghabiskan berapa lama, cara persuasif ditempuh untuk satu persoalan saja. Mohon dipikirkan itu, biar perusahaan juga menghargai daerah," kata dia.

Sementara itu, Humas PT IKPP Armadi dikonfirmasi kemarin mengatakan, belum ada perkembangan terbaru menyangkut madalah itu. Pihaknya akan tetap konsisten dengan pendapatnya, bahwa terjadi perbedaan cara menghitung beban pajak antara pemerintah dengan perusahaan.

"Dalam hitungan kami, beban pajak kami tidak sebanyak itu. Bukan berarti tidak menghormati perhitungan pemerintah. Makanya, belum ada keputusan hingga hari ini," kata dia.

Sedangkan Kabid PAD Dinas Keuangan Daerah (DKD) Siak Muzammil sebelumnya menyebut, pihaknya sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan manajemen PT IKPP. Beberapa kali di antaranya dilaksanakan di Jakarta, dengan mediator pihak kementrian dalam negeri. Namun, belum ada titik kesepakatan antara pihaknya dengan pihak PT IKPP.

"Kami sudah berikan opsi, untuk perusahaan yang terbebani pajak membayar secara angsur. Seperti Rp 2,6 miliar perbulan hingga lunas. Namun pihak perusahaan mau membayar Rp 2,6 miliar, tapi sekali saja, dan sudah itu diangap lunas. Tentu kami keberatan," kata dia.

Muzammil melanjutkan, negosiasi antara Pemkab Siak dengan PT IKPP masih terus berlanjut. Ia berharap perkara itu jangan sampai ke ranah hukum, asalkan PT IKPP segera melunasinya.(*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved