Breaking News:

Siak

Kantor Desa Hanya Beroperasi 4 Jam Sehari, Ada Apa Dengan Siak?

Karena kalau dipaksakan jam kerja sebagaimana sedia kala, seluruh pegawai dan tenaga honorer akan tersita waktunya untuk bekerja tanpa ada gaji.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: M Iqbal
http://pontianak.tribunnews.com/
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pelayanan di sektor dasar, yakni pemerintahan desa di seluruh kabupaten Siak tidak lagi maksimal. Sebab, kantor desa, kampung sebutan di Siak, hanya buka 4 jam saja dalam sehari kerja.

Kebijakan masing-masing desa menutup kantor pukul 12 siang sudah berjalan lebih sebulan. Awalnya sebagai bentuk protes seluruh kepada desa kepada Bupati Siak Syamsuar, namun protes itu diabaikan saja oleh pimpinan tertinggi di kabupaten Siak.

Kepala desa Lubuk Dalam, Yuga membenarkan kondisi itu. Ia menyebut, kebijakan itu merupakan kebijakan atas kesepakatan seluruh kepala desa di kabupaten Siak. Karena Anggaran Dana Desa (ADD), kalau di kabupaten Siak disebut, Anggaran Dana Kampung (ADK) 2016 tahap 3 belum kunjung cair.

"Pelaksanaan pemerintahan kampung tanpa ada dana sejak September 2016 lalu. Hingga kini, belum cair. Kami sudah beberapa kali berembuk sesama penghulu kampung (Kades), apa yang mesti dilakukan," kata Yuga, Selasa (18/4/217).

Selain terus menggesa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Siak, pihaknya juga mempersingkat waktu kerja di kantor. Karena kalau dipaksakan jam kerja sebagaimana sedia kala, seluruh pegawai dan tenaga honorer akan tersita waktunya untuk bekerja tanpa ada gaji.

"Jadi kami ambil saja kesepakatan, buka kantor pukul 08.00 WIB tutup pukul 12.00 WIB. Kalau ada kebutuhan warga yang krusial, kami layani di rumah saja," kata Yuga.

Ia juga membantah alasan Pemkab Siak bahwa desa belum menyelesaikan LKPJ 2016. Sebab, LKPJ 2016 sudah diselesaikan oleh masing-masing pemerintahan desa sejak 31 Desember 2016 lalu. Kemudian, dalam LKPJ disampaikan secara lugas, rincian penggunaan keuangan.

"Kalau kemudian kami didesak untuk membuat LKPJ sejak September -Desember 2016, tentu tidak bisa. Kalau kami buat-buat, itu tentu ngarang. Karena anggaran pada tahap September sampai Desember 2016 itu yang ditahan di Pemkab Siak," terang dia.

Selain itu, ADK untuk 2017 juga tidak cair. Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sudah diserahkan ke Pemkab Siak. Sehingga anggaran yang menjadi hak desa sudah bertumpuk di Pemkab Siak.

Untuk di desa Lubuk Dalam, kecamatan Lubuk Dalam saja, ADK tahap III 2016 lebih Rp 300 juta. Di sana gaji kepala desa, pegawai kantor, tenaga honorer, termasuk gaji ketua RW dan ketua RT.

"Dari 30 persen hak desa, baru 18 persen yang akan dicairkan. Itupun saat ini sedang diurus, berkas kita sudah masuk," ulas Yuga.

Dari 18 persen hak desa yang bakal keluar, hanya sebanyak lebih kurang Rp 100 juta. "Itu hanya cukup untuk gaji 3 bulan, yakni September, Oktober dan November 2016. Gantung pada Desember. Itupun belum selesai," kata dia.

Pihaknya juga heran, Pemkab Siak menyangkut pautkan hak desa 2016 dengan APBDes 2017. Seakan-akan penyusunan APBDes 2017 menjadi sarat untuk mencairkan ADK tahap III 2016.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved