Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

News

VIDEO: Tak Dihadiri KLHK, Rapat RTRW Digelar Tertutup Selama 30 Menit

Meskipun tidak dihadiri KLHK, rapat tertutup ini tetap dilaksanakan namun hanya berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

Penulis: Aan Ramdani | Editor: David Tobing

Laporan reporter Tribunpekanbaru.com,Aan Ramdani

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pelaksanaan rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (10/5/2017) belum menemukan hasil karena perwakilan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak hadir.

Meskipun tidak dihadiri KLHK, rapat tertutup ini tetap dilaksanakan namun hanya berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

Tidak diketahui secara detail apa yang dibahas dalam rapat ini.

Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo menjelaskan rapat tersebut diagendakan oleh Panitia Khusus (Pansus) RTRW yang bertujuan untuk duduk bersama dalam menyatukan presepsi RTRW Riau.

" Pansus sudah bekerja dan sudah masuk dalam tahap akhir dan selesai. Namun, sebelum ini kita sahkan, kita ingin duduk bersama dulu dengan semuanya. Baik itu dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria Tata Ruang bersama DPRD dan Pansus RTRW dan Pak Gubernur Duduk bersama guna menyatukan presepsi sehingga nanti tidak ada lagi dibelakang hari ada masalah-masalah yang lain, " jelas Sunaryo.

Lebih lanjut dikatakanya, karena leading sektor RTRW ini KLHK tidak hadir sehingga akan tidak dapat dilaksanakan dan akan diagendakan ulang.

"Perwakilan dari KPK kita juga minta datang untuk bukan sebagai peserta tapi sebagai yang memfasilitasi pertemuan untuk ikut membantu mendatangkan kawan-kawan dari Kementrian Khutanan dan Kementrian ATR guna menyatukan presepsi kita disini. Jadi ini kita tunda dan Isya Allah akan kita agendakan ulang dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, " katanya.

Menurut SK yang dikeluarkan terkait RTRW Riau ini sudah ada 6 buah dan ini membuat dasar menjadi kabur sehingga nantinya akan diminta satu SK saja untuk menentapkan RTRW Riau. "Yang kedua Pansus juga minta ada 142 Desa yang ada di Riau ini yang masuk dalam kawasan hutan, itu kita minta untuk diputihkan karena ini kepentingan masyarakat, " harapnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved