Riau dan Sumbar Segera MoU Kerjasama Kelola Waduk PLTA Koto Panjang

Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemprov Sumbar Selasa (23/5/2017) kemarin menggelar pertemuan di Balairung Badan Penghubung Sumbar Jakarta.

Riau dan Sumbar Segera MoU Kerjasama Kelola Waduk PLTA Koto Panjang
TribunPekanbaru/Nando
ILUSTRASI - Spillway Gate Waduk PLTA Koto Panjang di saat musim kemarau. 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM -  Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemprov Sumbar Selasa (23/5/2017) kemarin menggelar pertemuan di Balairung Badan Penghubung Sumbar Jakarta. Kedua Pemda ini membahas kerjasama dalam pengelolaan waduk PLTA Koto Panjang dan sejumlah kerjasama strategis lainnya antar dua Provinsi bertetangga tersebut.

Hadir dalam Pertemuan itu Gubernur Riau Arsydajuliandi Rachman didampingi Kadis ESDM dan Kadis LHK Provinsi Riau. Sedangkan SUmbar dihadiri langsung Gubernurnya Irwan Prayito juga sejumlah Satkernya.

"Kita ingin pengelolaan bersama waduk PLTA demi mengantisipasi adanya bencana dan persoalan lainnya sebagaimana yang terjadi selama in, ketika musim hujan datang,"ujar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada Tribun Selasa (23/5) usai pertemuan.

Maka setelah pertemuan di Jakarta ini selanjutnya dalam beberapa waktu kedepan kedua Provinsi akan menggelar MoU dalam penanganan bersama pengelolaan waduk PLTA.

"Kita sepakat lakukan MoU dengan Sumbar, diantara fokus kita bagaimaan optimalisasi fungsi PLTA dan berkaitan dengan penguatan aspek lingkungan yang berdampak kepada PLTA,"ujar Andi.

Kadis ESDM Syahrial Abdi yang juga hadir dalam pertemuan itu menjelaskan yang menjadi prioritas pengelolaan kedepannya mnyediakan cathman area dan landscape waduk tersebut.

"Selanjutnya sektor penanggulangan bencana, fakta yang terjadi di Sumbar jika hujan lebat area tidak bisa menampung maka terjadi luapan dan peningkatan elevasi di PLTA, disatu sisi ketika harus dibuka akan berdampak ke hilir yakni ke Riau, ini yang menjadi dasar dan dicari solusi bersama kedepannya,"ujar Syahrial.

Sehingga harus ada kesepakatan dalam memenej dan SOP bagaimana pengelolaan waduk PLTA, jangan sampai ada yang dirugikan, ketika luapan air besar solusinya bagaimana.

"Kemudian pemberdayaan masyarakat dan penguatan fungsi DAS sungai Kampar, Batang Kampar dan Batang Mahat, sepanjang aliran sungai kampar bisa berdampak jika terjadi luapan air,"jelasnya.

Sehingga tugas kedua provinsi ini menghimpun seluruh rekomendasi dan hasil kajian yang pernah dilakukan baik itu pihak Akademisi maupun Kemenetrian Lingkungan Hidup sebelumnya di Riau dan Sumbar.

"Kita kedua daerah wajib menghimpun dokumen dan penelitian tentang penelitian dan rekomendasi, ternyata dulu ada hasil penelitian Unand dan Unri dan ada rekomendasi Kementerian LHK sudah ada rekomendasi, kita minta juga,"ujar Syahrial.

SUBSCRIBE Youtube: Tribun Pekanbaru,

LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru,

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved