Breaking News:

PN Bangkinang Tolak Gugatan Pabrik Kelapa Sawit yang Dinyatakan KPK Hasil Korupsi Nazaruddin

Pengadilan Negeri Bangkinang mengambil putusan di awal terhadap perkara gugatan yang dilayangkan perusahaan ini terhadap KPK.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Ariestia
Internet
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pengadilan Negeri Bangkinang mengambil putusan di awal terhadap perkara gugatan yang dilayangkan PT Inti Karya Plasma Perkasa melawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan Sela telah ditetapkan 12 April 2017 lalu.

Tersaji pada laman website PN Bangkinang, hakim yang diketuai Rudito Surotomo yang juga Wakil Ketua PN serta hakim anggota, Ahmad Fadil dan Angel Firstia Kresna menyatakan tidak dapat menangani perkara nomor 120/Pdt.G/2016/PN Bkn tersebut.

"Menyatakan PN Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara ini," petikan putusan majelis hakim.

PT IKPP menggugat lembaga antirasuah itu atas penetapan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebagai barang sitaan dalam kasus korupsi Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin. PKS yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung dimiliki Nazaruddin dari hasil pencucian uang korupsi.

Baca: Aliansi Komunitas Petani Kelapa Sawit Desa Bencah Kelubi Gelar Aksi Demo, Ini Tuntutan Petani

Humas PN Bangkinang, Ferdian Permadi menjelaskan, Undang-undang KPK telah mengatur upaya hukum yang dapat ditempuh jika ada pihak keberatan asetnya disita. Menurut dia, upaya hukum mengajukan gugatan seperti yang dilakukan di PN Bangkinang bukan termasuk di dalamnya.

"Oleh karena itu, majelis menilai, gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) seperti yang diajukan penggugat (IKPP) bukan bagian dari upaya sebagaimana diatur dalam UU," ujar Ferdi, Minggu (18/6/2017).

Terkait proses pelelangan aset, Ferdi menolak berkomentar. PN Bangkinang tidak berkapasitas mencampurinya. Begitu halnya terkait tuntutan yang meminta PN Bangkinang bersikap terhadap hutang perusahaan kepada petani Kelapa Sawit.

"PN Bangkinang bukan berada di posisi itu. Sama sekali tidak ada hubungannya," tegas Ferdi.

Sebelumnya, sekelompok massa mengatasnamakan petani Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (15/6) lalu. Mereka menuntut hutang perusahaan kepada petani dibayarkan. Aksi itu dilatarbelakangi kekhawatiran mereka jika PKS akhirnya dilelang. Sehingga hutang perusahaan yang diklaim berjumlah Rp. 6 miliar itu tidak terbayarkan karena berganti pemilik.

Petani mendapat kabar, KPK melelang PKS itu pada Jumat, 16 Juni 2017. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi bahwa PKS itu telah terjual.

SUBSCRIBE Youtube: Tribun Pekanbaru,

LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru,

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved