Boleh-boleh Saja Tolak Perppu Ormas, Tapi Jangan Main Massa Tapi Lewat Langkah Hukum

Kalau memang ada hal yang dianggap tidak tepat. Kalau melanggar UU, maka ada jalur yang bisa ditempuh

Boleh-boleh Saja Tolak Perppu Ormas, Tapi Jangan Main Massa Tapi Lewat Langkah Hukum
TribunPekanbaru/Theo Rizky
Puluhan mahasiswi Universitas se Riau yang tergabung dalam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi simpatik di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Jumat (28/10/2016). Dalam orasinya, para mahasiswi mengajak intelektual muda agar menjalankan peran hakikinya sebagai penjaga Islam terpercaya dengan berjuang menegakkan kembali peradaban Islam. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Politikus NasDem Taufiqulhadi menyerukan kepada seluruh pihak agar bersikap dewasa dalam berbangsa dan bernegara.

Hal itu menyikapi adanya rencana aksi menentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Ormas di Gedung DPR.

 

Kalau memang ada hal yang dianggap tidak tepat. Kalau melanggar UU, maka ada jalur yang bisa ditempuh pertama, bisa melalui MK untuk melihat perpppu itu. Jangan kita memobilisasi massa untuk menentang kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah," kata Taufiqulhadi ketika dikonfirmasi, Senin (17/7/2017).

Taufiqulhadi mengatakan pemerintah harus mengambil sikap terhadap perkembangan yang terjadi. Contohnya, mengenai adanya ormas Anti Pancasila.

"Tidak boleh pemerintah berpangku tangan karena akan ada sejumlah masyarakat akan mempertanyakan. Kenapa di Indonesia ada organisasi Anti Pancasila bisa bebas," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Oleh karenanya, Taufiqulhadi menegaskan pemerintah harus mengambil sikap tegas yakni membubarkan ormas tersebut melalui perppu.

"Kalau kita menentang melalui mobilisasi massa, maka pihak lain juga bisa melakukan mobilisasi. Mobilisasi dibalas mobilisasi itu tidak akan selesai-selesai. Maka jangan kita itu tidak dewasa dalam berbangsa dan bernegara," kata Taufiqulhadi. (*)

Berita ini sudah terbit di Tribunnews.com dengan judul Politikus NasDem Serukan Penolak Perppu Ormas Tempuh Jalur Hukum Bukan Mobilisasi Massa

Editor:
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved