Banggar Dukung Penuh Penganggaran Tes Urine dan Pembangunan Tempat Rehabilitasi

Tempat rehabilitasi tersebut tidak hanya untuk para pegawai, tapi juga untuk masyarakat. Karena narkoba saat ini sudah masuk ke semua kalangan

 Banggar Dukung Penuh Penganggaran Tes Urine dan Pembangunan Tempat Rehabilitasi
TRIBUNNEWS/BEDU SAINI
ilustrasi 

 
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Pihak DPRD Riau menyatakan akan mendukung penuh rencana Pemprov Riau untuk menganggarkan kegiatan tes urine, yang diperuntukkan bagi tes urine PNS di Pemprov Riau.

“Kami akan dukung penuh penganggaran ini, dan akan kita bahas di Badan Anggaran (Banggar) nantinya. Kalau perlu, kita anggarkan di perubahan dan juga murni 2018 juga dianggarkan, karena ini memang sangat penting,” kata anggota Komisi I DPRD Riau, Yusuf Sikumbang, yang juga merupakan nggota Banggar DPRD Riau kepada Tribun, Senin (24/7).

Tidak hanya untuk tes urine, menurut Yusuf pihaknya juga mendukung untuk pembuatan gedung rehalibitasi para pengguna narkoba, sehingga Riau memiliki tempat rehabilitasi pengguna narkoba yang memadai.

“Tempat rehabilitasi tersebut tidak hanya untuk para pegawai, tapi juga untuk masyarakat. Karena narkoba saat ini sudah masuk ke semua kalangan, mau pegawai, perempuan, bahkan sampai ke anak-anak juga banyak yang terlibat narkoba.

Menurut Yusuf, APBD Riau mencukupi untuk menganggarkan tes urine, dan tempat rehabilitasi tersebut, bahkan kalau perlu menurutnya dibuat tempat khusus tahanan narkoba, sehingga untuk masalah narkoba ini bisa diperhatikan secara fokus dan lebih serius.

“Ini sangat penting dan harus kita perangi habis-habisan. Karena ini juga berkaitan dengan generasi masa depan kita,” ulasnya.

Pihak Komisi I DPRD Riau juga meminta kepada pihak terkait agar tidak ada terjadi pembiaran terkait adanya pegawai di lingkungan Pemprov Riau terindikasi narkoba. Jika memang ada terindikasi, maka pihak DPRD Riau meminta agar segera ditindaklanjuti langsung, dan tidak menunggu.

“Kalau memang banyak pegawai di Pemprov Riau yang terindikasi narkoba, kita minta kepada pihak BNN dan kepolisian untuk segera ditindaklanjuti, jangan sampai dibiarkan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman kepada Tribun.

Dikatakan politisi Gerindra ini, para pegawai di Pemprov Riau merupakan aperatur negara, yang bekerja untuk kepentingan hajat masyarakat banyak. Sehingga, hal ini menurut Taufik perlu ditindak secara serius.

“Ini tidak main-main. Misalnya yang bersangkutan dipercaya untuk memegang sebuah jabatan pelayanan masyarakat, sementara dia terpengaruh obat-obatan narkoba. Ini harus ditindak secara hukum, jadi tak perlu berstatmen terindikasi lagi. Kita minta pihak berwenang bersikap tegas secara langsung,” imbuhnya.

Mantan Ketua badan Kehormatan (BK) DPRD Riau ini juga meminta, agar pemeriksaan terhadap aperatur pemerintahan tidak hanya bersifat musiman, atau tidak hanya ditindak sesaat ketika hangatnya kabar tersebut beredar.

“Pemeriksaan terhadap aperatur ini perlu diteruskan, jangan angat-angat tahi ayam. Ketika ada pelaku dari aperatur, langsung ditindaklanjuti, kemudian setelah itu tak dilanjutkan,” ulasnya.

Ditambahkan Taufik, tak ada alasan bagi para pegawai untuk tidak mematuhi aturan kepegawaian. Selain itu, menurutnya para pegawai lebih mudah diatur dari pada pegawai swasta. (*)

Penulis: Alex
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved