Ingin Tunjangan Transportasi Dibayar, Anggota DPRD Harus Lakukan Ini

Sekretaris DPRD Pekanbaru Drs Ahmad Yani, Minggu (3/9/2017) mengaku, untuk pembayaran uang tunjangan transportasi menggunakan APBD-Perubahan

TribunPekanbaru/Syafruddin Mirohi
DPRD Pekanbaru 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Anggota DPRD Pekanbaru tampaknya harus bersabar.

Pembayaran tunjangan transportasi mereka dipastikan tidak bisa dibayarkan pada September ini.

Sekretaris DPRD Pekanbaru Drs Ahmad Yani, Minggu (3/9/2017) mengaku, untuk pembayaran uang tunjangan transportasi tersebut, memang menggunakan APBD-Perubahan 2017.

"Bulan September ini belum, kan pembayarannya pakai anggaran perubahan. APBD-Perubahan sendiri belum disahkan. Setelah disahkan nanti, baru bisa dibayarkan," kata Ahmad Yani menjawab Tribunpekanbaru.com, Senin (4/9/2017).

Seperti diketahui, uang tunjangan transportasi tersebut harus dibayarkan, sesuai kemampuan daerah, seiring adanya PP No 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk pelaksanaanya di Kota Pekanbaru sendiri belum dilaksanakan, meski Perda-nya sudah disahkan awal Agustus kemarin.

Sebab, Perwako-nya belum selesai, ditambah lagi pembayarannya menunggu APBD-Perubahan.

Disinggung berapa nilai uang tunjangan transportasi tersebut, Ahmad Yani menyebutkan nilai sekitar Rp 15 juta per anggota dewan.

Namun ini bisa dibayarkan kepada anggota dewan yang mengembalikan mobil dinas.

"Sampai hari ini baru 8 anggota dewan yang mengembalikan mobil dinas," katanya. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved