Riau

Kabar Baru untuk Guru Honor, Tahun Depan Gaji Tak Lagi dari Dana BOS

Sejauh ini, gaji guru honor masih sering terjadi keterlambatan, karena harus menunggu pencairan dari Bosda dan Bosnas

Penulis: Alex | Editor: Afrizal
Tribun Pekanbaru/Grafis/Riolis
Guru honor guru bantu 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tunjangan untuk guru honor mulai tahun depan tidak akan menggunakan dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas), namun akan dianggarkan langsung khusus untuk tunjangan guru honor.

Sejauh ini, gaji guru honor masih sering terjadi keterlambatan, karena harus menunggu pencairan dari Bosda dan Bosnas.

Baca: Video: Ini Jalur Jalan Terawan di Riau yang Kamu Harus Ketahui

Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengatakan, selama ini pihaknya hanya fokus pada pengalokasian tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena sebelumnya masalah guru honor kewenangannya berada di kabupaten/kota.

"Ini yang akan kita ubah mulai tahun 2018, selama ini kita hanya fokus pada PNS saja, karena guru honor ditangani oleh kabupaten/kota, sampai tahun ini pun masih demikian, karena penghitungannya dilakukan tahun 2016 lalu, sementara kita masih masa transisi tahun lalu," kata Aherson kepada Tribun, Minggu (10/9/2017).

Baca: Sudah Tetapkan Agenda Penting, Selama September DPRD Pekanbaru Tak Akan Bahas Ini

Ditambahkan politisi Demokrat ini, hal ini juga sudah dibicarakan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan pihak Dinas Pendidikan menurutnya juga setuju untuk penganggaran tunjangan guru honor tersebut.

"Kalau untuk diangkat menjadi PNS kan tidak mungkin untuk saat ini, makanya dengan cara seperti ini kita mengupayakan kesejahteraan guru bantu, saya juga sudah bicarakan hal ini dengan kepala dinas pendidikan, dan dia setuju," imbuhnya.

Baca: Perampokan Sadis - Perut dan Wajah Wanita Ini Disayat Perampok, Begini Modusnya

Ditambahkan Aherson, pihaknya juga akan mengupayakan bagaimana anggaran honor daerah tersebut dapat merata setiap kabupaten/kota, tanpa ada yang merasa lebih kecil anggarannya.

"Kita akan upayakan merata di setiap daerah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta jumlah guru di daerah," tuturnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved