Breaking News:

Citizen Journalism

Pembangunan Desa guna Menekan Angka Kemiskinan

Dalam hal ini pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, artinya pemerintah sangat membutuhkan partisipasi penuh masyarakat dan aparat desa

Editor: Afrizal
istimewa
Sri Wulandari, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau 

Oleh Sri Wulandari
Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan, dan juga sebagai garda terdepan dari pembangunan.

Ketika berbicara desa, pada umumnya banyak orang akan membayangkan suatu wilayah yang jauh dari keramaian,sarana dan prasarana yang terbatas, dan masyarakat yang awam.

Masyarakat desa biasanya sering mengeluhkan berbagai masalah pokok yang saat ini sudah dianggap kompleks, dan sudah dengan mudah dirasakan oleh masyarakat perkotaan.

Baca: Pulang Kerja, Pria Ini Nekat Melawan Ular Anaconda yang Menyerangnya

Baca: Netizen Bergidik Ngeri Lihat Foto Ular Anaconda yang Menyerang Seorang Pria di Inhu

Masalah ini tidak dianggap remeh oleh pemerintah, berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap yaitu melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan,tata kelola desa, pelatihan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Upaya lainnya berupa peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca: Asyik Ngobrol, Keluarga Pasien Kaget Benda Ini Masuki Ruang Tunggu RSUD Dumai, Ternyata. . .

Baca: VIDEO: Punya Bakat Video Chalengge? Ikuti Lombanya di Pkuvidgram Berhadiah Jutaan Rupiah

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan sangat menonjol dimata publik, dapat dilihat dengan tingginya angka kemiskinan dari masyarakat pedesaan yaitu dari 32,53 juta jumlah orang miskin di Indonesia, lebih dari separuhnya tinggal di perdesaan, yaitu 22,2 juta jiwa, dengan garis kemiskinan di perdesaan tahun 2009 sebesar Rp 179.835 per kapita per bulan (BPS, 2009).

Di era kepemimpinan Jokowi, pemerintah sudah berusaha menurunkan angka kemiskinan, terbukti dalam rilis terbaru BPS, jumlah penduduk miskin per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen).

Jumlah ini menurun 250 ribu orang dibandingkan Maret 2016 yang tercatat 28,01 juta orang (10,86 persen).
Penurunan jumlah penduduk miskin terus terjadi sejak Presiden Joko Widodo dilantik pada 20 Oktober 2014.

Baca: VIDEO: Kasihan! Nenek Naik Sepeda Butut jadi Korban Jambret, Netizem Geram

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved