Breaking News:

Kabulkan Gugatan SPSI Riau MA Batalkan Permen LHK No 17. Menteri LHK Diminta Patuhi Putusan Itu

"Adanya pembatalan oleh MA ini menunjukkan, putusan MA bersifat mengikat dan wajib dipatuhi," ungkapnya.

(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syahrul Ramadhan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materil Peraturan Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) nomor 17 tentang Perubahan Permen LHK Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Riau terkait kebijakan Kementerian yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang.

Gugatan dilayangkan pada 25 Juli 2017 dan diputuskan 2 Oktober 2017. Perkara dengan nomor register 49 P/HUM/2017 disidangkan oleh tiga hakim yakni Is Sudaryanto, SH, MH, DR HM Hary Djatmiko SH, M.S serta DR H Supandi SH, M.Hum serta Panitera Pengganti Teguh Satya Bhakti, SH,MH.

"SPSI dalam hal ini, bertindak sebagai pelapor mengusahakan hal tersebut dengan alasan, demi hak seluruh tenaga kerja yang terancam akibat aturan tersebut," kata Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung saat temu pers pada Selasa (17/10/2017).

Pihaknya ingin agar hal tersebut dipatuhi oleh seluruh pihak.

Baca: Ratusan Karyawan Pembibitan Akasia Mitra Binaan RAPP Resah. Abu Mansyur: Saya Rugi Miliaran Rupiah

Baca: Pencabutan RKU PT RAPP, Anak dan Istri Tanya Adlin Kapan Dipecat 

Baca: SK Pembatalan RKU Diterbitkan, Ribuan Karyawan RAPP Dirumahkan

"Sejak dikeluarkannya putusan ini, kita sudah surati Presiden, Kementerian bahkan seluruh asosiasi supaya memaklumi dan patuh terhadap pembatalan Permen LHK tentang HTI tersebut oleh MA," ungkap Nursal.

Halaman
123
Penulis: Syahrul
Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved