Pembangunan Jalan di Kampar Kiri Dipastikan Tidak Bisa Masuk dalam APBD 2018

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Pihak Komisi IV DPRD Riau sudah melakukan pengecekan ulang untuk peluang pembangunan jalan di Kampar Kiri, dan ternyata peluang tersebut memang tidak ada lagi, untuk bisa dimasukkan dalam APBD Riau 2018.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Markarius Anwar mengatakan, berkemungkinan pihaknya akan tetap membantu untuk jalan yang ada di sana, namun dengan nomenklatur perawatan jalan.

"Kami sudah cek, dan ternyata memang tidak ada lagi peluang untuk bisa memasukkan pembangunan jalan. Tapi kami akan tetap bantu di nomenklatur perawatan," kata Markarius kepada Tribun, Senin (23/10).

Dikatakan Markarius, terkait ancaman warga yang ada di sana yang mengancam untuk Golput di Pilkada 2018, menurut dia hal tersebut tidak bisa dipaksanakan. Karena itu menjadi hak penuh warga.

"Tapi kalau bisa jangan sampai golput, karena untuk memillih pemimpin juga demi masa depan pembangunan kita. Nanti kami juga akan koordinasikan dengan anggota dewan yang berasal dari dapil sana," imbuhnya.

Markarius juga menambahkan, pihaknya meminta agar pemerintah juga aktif dalam berupaya membantu dan memprioritaskan jalan seperti di Kampar Kiri tersebut.

Sedangkan terkait adanya kabar yang menyebutkan bahwa kawasan trrsebut digunakan untuk ilegal logging, menurut anggota dewan asal Pelalawan ini, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali nantinya, untuk memastikan kabar itu.

Sebelumnya, warga lima desa terisolir di Kampar Kiri tidak main-main soal tuntutan mereka masalah jalan. Jika Pemerintah dan Dewan tidak alokasikan anggaran pada APBD 2018, maka mereka bersepakat untuk memilih jadi Golput (Tidak memilih) pada Pilkada Riau 2018 mendatang.

"Golput itu jalan terakhir. minimal untuk 5 Desa di Pilkada Provinsi nanti, "ujar Amirullah tokoh pemuda Kampar Kiri kepada Tribun.

Baca: Berlalu dengan Tenang, Detik-detik Seorang Pria Dorong Wanita Jatuh ke Rel Kereta Tanpa Alasan Jelas

Alasan mereka sepakat untuk Golput karena mereka merasa tidak dianggap keberadaan mereka di Provinsi Riau, sehingga tidak ada gunanya bagi mereka ketika memilih pemimpin.

"Kami tidak dianggap sebagai masyarakat Riau. Ini kan sudah lama tidak ada perhatian. Untuk apa kami menyalurkan suara sedangkan nasib kami tak diperhatikan, "jelasnya. (ale/uha)