Bimtek Dibahas dalam Rakor Kades se-Kampar, Tapi Mengapa Batal?

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar, Devitra Romiza telah mengetahui Bimtek Kades se-Kampar batal. Namun ia mengaku tidak tahu penyebabnya.

Devitra mengatakan, rencana pelaksanaan Bimtek sempat dibahas dalam Rapat Koordinasi Kades se-Kampar, Selasa (17/10/2017). Hanya berjarak tiga hari sebelum pembukaan Bimtek di Gedung Taman Rekreasi Stanum, Jumat (20/10).

Rakor itu dihadiri hampir seluruh Kades. Namun anehnya Bimtek batal karena kehadiran Kades sangat minim. Sedianya Bimtek digelar untuk 242 Kades seluruh Kampar, namun data panitia, peserta yang mendaftar hanya delapan orang.

"Memang dibahas dalam Rakor. Tapi saya katakan, semua tergantung Kades saja," ujar Devitra, Rabu (25/10). Di tengah jalan, ia meninggalkan rakor karena urusan penting terkait pelaksanaan Porprov.

"Ternyata saya dapat laporan dari DPMD, Bimtek telah disepakati pada hari Jumat. Saya diundang," kata Devitra. Jika kemudian batal, ia tidak menerima penjelasan lebih lanjut dari DPMD.

Sebelumnya, Devitra mengemukakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar telah berkoordinasi dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kampar. Ia sekaligus bertindak selaku Koordinator TP4D.

"Di situ tidak ada disepakati (pelaksanaan Bimtek). Hanya sebatas paparan saja. Dalam paparan, terungkap bahwa biaya Bimtek adalah dana desa," ujar Devitra.

Ia mengaku telah memberitahu DPMD bahwa bimtek harus berdasarkan kesepakatan antar Kades. Bimtek bisa saja difasilitasi DPMD, asal atas dasar permintaan para Kades. (*)