Apa Kabarnya Pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Puri Husada Tembilahan?

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, T. Muhammad Fadhli

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Meski telah diusulkan, namun pembangunan gedung RSUD Puri Husada Tembilahan masih belum terwujud hingga saat ini dan belum ada tindak lanjutnya.

Padahal bangunan tersebut menjadi impian bagi masyarakat Inhil dengan minimnya ruang perawatan yang ada di RSUD Puri Husada saat ini.

Oleh karena itu, menurut anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, H Adriyanto, suka tidak suka, apabila Pemprov tidak menganggarkan maka hal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca: Jambret yang Tewaskan Pegawai BNI Ditembak Mati, Polisi Ditikam, 3 Peluru Tembus Dada Pelaku

Baca: Begini Kronologis Begal Tewaskan Pegawai BNI Hingga Akhirnya Pelaku Ditembak Mati Polisi

Lebih lanjut pria yang akrab disapa H. Ateng ini menuturkan, bangunan ini diharapkan dibangun dengan dana sharing pemkab dan provinsi, tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan terkait dengan anggaran pembangun RSUD ini.

"Sesuai dengan yang tertuang didalam kebijakan umum anggaran, salah satu isu pembangunan yaitu insfrastruktur dibidang Kesehatan. Maka mau tidak mau, pemerintah harus ambil alih ini," sebutnya,” ujar Adriyanto, Minggu (29/10/2017).

Maka dari itu, Sekjen DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Inhil ini memandang apabila pembangunan tidak terlaksana, artinya keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dipertanyakan.

Baca: Ternyata Ini Pekerjaan Duo Begal yang Menjambret Pegawai BNI Rara Sitta Stefanie Hingga Tewas

Apalagi menurutnya, anggaran untuk RSUD Puri Husada di tahun 2018 jauh menurun, yaitu hanya 7 miliar yang mana pada tahun - tahun sebelumnya mencapai 11 miliar diluar dana BLUD.

“Hari ini, untuk KUA PPAS saja hanya sekitar 7 M, dan kita kembali mempertanyakan keserius pemkab. Bagaimana ingin meningkatkan kesehatan masyarakat sedangkan anggaran untuk itu kurang. Kita berharap dengan terbangunnya gedung itu, paling tidak ini bisa menjadi Ikon pembangunan yang dibangun pada periode kepemimpinan HM Wardan, dan akan menjadi Ikon Kabupaten kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto mengatakan, untuk pembangunan gedung yang memakan dana sekitar 54 miliar itu, pihaknya mengusulkan selama tiga tahun, namun belum juga ada tindak lanjut dari pemerintah.

“Saat ini RSUD Puri Husada kekurangan ruangan rawat inap, bahkan tidak ada tempat lagi. Apalagi saat ini jumlah penduduk semakin bertambah, dengan begitu tentu saja kebutuhan untuk ruangan rawat inap dan tempat tidur juga bertambah,” tutur Irianto.

Irianto menjelaskan, saat ini RSUD Puri Husada hanya memiliki 157 tempat tidur, oleh kareba itu dengan pembangunan ini, pihaknya berharap semua kekurangan bisa tertutupi.

Apalagi, jelas dr Irianto lagi, bahwa untuk menaikkan RSUD menjadi kelas tipe B, maka RSUD harus memiliki minimal 200 tempat tidur.

“Saat ini RSUD kita terus berkembang, dokter kita sudah banyak, peralatan kita semakin lengkap, tetapi gedung kita tidak memadai, bangunan lama,” paparnya.(*)