Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Demo SPSI Riau

Jika Menteri LHK Tak Tanggapi Tuntutan Buruh, SPSI Ancam Demo Besar

Nursal melihat sejauh ini, Menteri LHK masih berpegang dan tetap keukeh dengan keputusan sebelumnya

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Sesri
Tribun Pekanbaru/Budi Rahmat
Sebagian pamflet berisi tuntutan massa aksi K-SPSI Riau 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau, Nursal Tanjung mengancam akan melakukan aksi demo secara nasional di Jakarta. Jika tuntutan buruh RAPP sebelumnya di Riau tidak direspon Menteri LHK.

Karena Nursal melihat sejauh ini, Menteri LHK masih berpegang dan tetap keukeh dengan keputusan sebelumnya.

Sehingga akan tetap mengancam keberlangsungan hidup puluhan ribu buruh sektor Pulp and Paper itu.

"Sekarang memang sebelumnya sudah ada respon dari Sekjen dan Dirjen di LHK. Hanya saja respon dari Menteri LHK belum juga serius, "ujar Nursal Tanjung kepada Tribun Rabu (1/11/2017).

Baca: POPULER: Aksi Demo SPSI Riau, Fakta Baru Kematian Firzha hingga Ciuman Verrel dan Nadine

Baca: Begini Isi Tuntutan Massa K-SPSI Riau yang Demo di Bundaran Tugu Zapin

Jika sebelumnya di Riau diturunkan 10 ribu massa buruh, maka dapat dipastikan menurut Nursal Tanjung massa yang akan diturunkan dalam aksi gerakan nasional tersebut ratusan ribu.

"Kalau nanti pas turun ke Jakarta tidak puluhan ribu lagi. Tapi ratusan ribu kita Turunkan, "ujar Nursal.

Meskipun akan memengaruhi iklim investasi dengan adanya aksi demo massa, Nursal menyebutkan karena adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada yang lebih besar. Dimana kepentingan buruh.

"Pemerintah harus bertanggung jawab dan tentu Pemerintah harus bisa mengatur SDA untuk kesejahteraan buruh dan masyarakat, "ujarnya.

Nursal juga meminta kepada Menteri LHK untuk tidak dipengaruhi kepentingan yang lain, sedangkan kepentingan hidup masyarakat dan buruh tidak diperhatikan.

"Tolong arif dan bijaksana buk Menteri untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan karena ada bantuan besar dari negara lain, kepentingan buruh dilupakan,"ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved