Breaking News:

Satpol PP Sidak Perusahaan Tak bayar Pajak Alat Berat ke Perawang

Indah kiat tidak ada masalah kalau untuk alat berat, hanya mungkin Sub kontraktor. Kalau alat berat yang ada di IKPP sendiri hanya sekitar 200-an

TribunPekanbaru/Nasuha Nasution
Satpol PP Riau sidak pajak alat berat di Perawang 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tim Terpadu Satpol PP bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan sidak ke Perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Selasa (7/11). Sidak tim ini untuk meninjau langsung sejauh mana ketaatan bayar pajak alat berat.

Kedatangan tim dari Provinsi ini disambut langsung Senior Direktur IKPP Hasanuddin T di kantor utama Perusahaan kertas tersebut.

"Indah kiat tidak ada masalah kalau untuk alat berat, hanya mungkin Sub kontraktor. Kalau alat berat yang ada di IKPP sendiri hanya sekitar 200-an,"ujar Hasanuddin kepada tim Satpol.

Menurut Hasanuddin, pihaknya akan pertemukan dengan pihak sub kontraktor yang memiliki alat berat dimana sekitar 20 sub kontraktor yang memiliki alat berat sekitar dibawah 100 unit.

"Kalau kami setiap tahun bayar dan bahkan 2817 juga kami sudah bayar lengkap. Untuk sub kontraktor nanti akan dikumpulkan untuk ditindaklanjuti berapa yang belum bayar pajak, "ujar Hasanuddin.

Namun, lanjut Hasanuddin selama ini pihaknya bayar pajak alat berat di UPT Bapenda Kota Pekanbaru dan tidak bayar di UPT Bapenda Perawang.

Selain alat berat, IKPP juga memiliki tenaga kerja asing sebanyak 137 orang, dan semuanya sudah bayar retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ke Kabupaten Siak.

"Untuk Tenaga kerja asing kami bayarnya di Kabupaten Siak, dan karena tidak bekerja lintas Kabupaten, hanya bekerja di Siak, "ujar Hasanuddin.

Sementara Kepala Satpol PP Provinsi Riau Zainal dalam kesempatan tersebut meminta kepada pihak perusahaan agar taat bayar pajak alat berat. Apalagi saat ini Pemprov sedang gencarnya mengejar pajak alat berat karena berkurangnya pendapatan daerah.

"Kami mengharapkan pajak ini pak untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah. Karena DBH sekarang kan turun, jadi kami mohon kerjasama dari pihak perusahaan, "ujar Zainal.

Zainal juga mengharapkan agar pihak Sub Kontraktor di perusahaan taat bayar pajak, maka Ia meminta agar dalam klausul kontrak dengan perusahaan harus dilampirkan harus bayar pajak alat berat.

"Bagaimana agar pihak Sub Kontraktor ini juga taat bayar pajak,"ujarnya.

Sebelumnya pihak tim terpadu dari Satpol PP bersama lainnya akan mendatangi tiga perusahaan yang diduga penunggak pajak alat berat di Perawang Kabupaten Siak. Namun dua perusahaan lagi langsung melunasi pajaknya sebelum Didatangi.

Tim Terpadu ini sudah mendatangi Pelalawan, Kampar, Inhu, dan Dumai serta terakhir Kabupaten Siak. Saat ini sudah ada lebih dari Rp 3 miliaran yang menyetor.(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved