Rp 125 Miliar Dinilai Masih Kurang untuk Program UNBK Tahun Depan

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengajukan anggaran sebanyak Rp 125 miliar untuk program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Riau tahun 2018, melalui RAPBD Riau tahun 2018.

Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengatakan, pihaknya bari menerima pengajuan tersebut dalam beberapa hari lalu, dan karena masih membahas penganggaran lainnya, maka untuk UNBK tersebut nantinya alan dibahas oleh pihaknya.

"Dinas pendidikan sudah mengajukan anggaran untuk UNBK, totalnya sekitar Rp125 miliar," kata Ade Agus Hartanto kepada Tribun, Sabtu (18/11).

Dikatakan politisi PKB ini, pihaknya belum menyetujui langsung anggaran yang diajukan tersebut, dan dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan kajian apakah anggaran sebesar itu cukup atau tidak dalam melaksanakan sistem UNBK di Riau nantinya.

"Akan kita bahas dulu di internal Komisi V, selanjutnya akan kita lihat, apakah anggaran sebesar itu cukup atau tidak. Kemudian, apakah dengan anggaran sebesar itu sudah mencakup semuanya atau belum. Kalau masih sebagian kecil kan percuma saja," imbuhnya.

Dari perkiraannya sementara, Ade menilai anggaran tersebut masih kecil untuk program UNBK, sehingga dikawatirkan yang menggunakan alat hanya beberapa sekolah yang dinillai unggul saja.

Ia mencontohkan, masing-masing SMA diberi anggaran Rp 500 juta. Anggaran sebesar itu, salah satunya untuk membeli komputer dan peralatan pendukung.

"Kalau menurut saya, anggaran sebesar itu dirasa tidak akan cukup. Karena untuk satu sekolah saja, diberikan anggaran 500 juta untuk perlengkapan UNBK tersebut. Kalau pun dikurangi masih belum mencukupi," uarnya.

Tidak hanya itu, fasilitas pendukung lainnya menurut Ade Agus juga diperlukan nantinya, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah yang memadai, dan fasilitas penunjang lainnya," imbuhnya.

"Kan tidak Bagus juga nanti, ujian pakai komputer, tapi sekolahnya tidak layak. Karena itu, kita juga akan minta kepada pemerintah, untuk menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti ruang lokal, bangunan sekolah, yang kita anggap banyak yang masih tidak layak di Riau," ulasnya. (ale)