Breaking News:

Balon Perseorangan Tak Serahkan Dukungan, KPU Riau Terpaksa Kembalikan Anggaran Rp 11 Miliar

Bagaimana pun anggaran tersebut harus dikembalikan, namun tidak bisa dialihkan untuk program atau kegiatan lainnya.

Penulis: Alex | Editor: M Iqbal
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Tidak adanya bakal calon perseorangan yang menyerahkan dukungan maksimal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau hingga pukul 24.00 WIB Minggu (26/11) malam, membuat anggaran KPU sebanyak Rp 11 miliar tidak bisa digunakan.

Hal ini dikarenakan anggaran Rp 11 milar tersebut dialokasikan untuk pendafran dan proses pencalonan bakal calon perseorangan. Namun karena tidak ada yang menyerahkan dukungan hingga batas waktu yang ditentukan, akhirnya pihak KPU dipanggil pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, untuk membicarakan hal tersebut, Senin (27/11).

Anggota Banggar DPRD Riau, Masnur mengatakan, bagaimana pun anggaran tersebut harus dikembalikan, namun tidak bisa dialihkan untuk program atau kegiatan lainnya. Karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah diteken, dan pengalokasiannya pun sudah jelas.

“NPHD-nya sudah diteken, tidak bisa digunakan ke kagiatan lain. Dari jumlah total anggaran untuk KPU di APBD 2017 Rp 324 miliar, anggaran yang tak bisa digunakan sebanyak Rp 11 miliar, yang sebelumnya dialokasikan untuk pendaftaran calon perseorangan. Namun karena tidak ada yang mendaftar, maka anggaran tersebut tidak bisa digunakan,” kata Masnur kepada Tribun, Senin (27/11).

Ada pun anggaran tersebut baru bisa dikembalikan 3 bulan setelah pelaksanaan Pilkada terlaksa, dengan penjelasan melalui laporan yang dibuat oleh pihak KPU Riau. Setelah dilakukan pertemuan KPU dan Banggar, menurut Masnur pihak KPU menyepakatinya.

Sementara itu, salah seorang Komisioner KPU Riau, Syapril Abdullah yang mengikuti rapat di Banggar pada Senin mengatakan, pihaknya sudah membuka waktu penyerahan dukungan calon perseorangan sejak 22 November sampai 26 November 2017, namun tidak seorang pun yang mendaftar.

Dengan demikian, menurut Syapril anggaran tersebut harus dikembalikan pihaknya usai pelaksanaan Pilkada nantinya. “Kami tidak bisa gunakan anggaran tersebut, dan akan dikembalikan nanti tiga bulan setelah pelaksanaan Pilkada,” ulasnya.

Sebelumnya, setalah menunggu hingga pukul 24.00 WIB, Minggu (26/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memastikan tidak ada satu pun bakal pasangan calon perseorangan yang resmi menyerahkan syarat minimal dukungan.

Ketua KPU Provinsi Riau, Dr Nurhamin mengatakan, sesuai dengan jadwal, Minggu tersebut merupakan hari terakhir bagi bakal calon pasangan perseorangan untuk menyerahkan syarat minimal dukungan. Namun setelah dibuka sejak 22 November lalu, tidak ada yabg mendaftar. 

“Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 kali ini, tanpa ada peserta dari jalur pasangan calon perseorangan. Sesuai jadwal tahapan, sejak 22 hingga 26 November 2017, KPU Provinsi Riau telah membuka layanan penerimaan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan,” kata Nurhamin bersama seluruh komisioner KPU Provinsi Riau, usai menandatangani Berita Acara (BA) Tahapan Penerimaan Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, Senin (27/11) dini hari. 

Ditambahkannya, KPU Provinsi Riau telah menetapkan jumlah minimal dukungan sebesar 333.119 dukungan. Jumlah dukungan itu didasari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan terakhir sebesar 3.919.048 pemilih. 

Karena menurut Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan, provinsi dengan jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT terakhir 2.000.000  6.000.000, dukungannya adalah sebesar 8,5 persen dari jumlah DPT pemilihan terakhir. (ale)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved