Pemko Anggarkan Proyek Multiyears Pengangkutan Sampah Senilai Rp 187 Milliar
Kontrak kerjasama pengelolaan sampah ini akan berlangsung selama tiga tahun. Setiap tahun anggaran berbeda-beda.
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: M Iqbal
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono
TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengangkutan sampah 10 dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru akan diserahkan ke pihak ketiga.
Artinya hanya dua kecamatan saja yang nanti akan dikelola oleh Pemko Pekanbaru.
Dua kecamatan tersebut adalah Rumbai dan Rumbai pesisir.
Swastanisasi sampah akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru di tahun 2018 mendatang.
"Nanti akan kita bagi menjadi tiga zona. Untuk zona satu dan dua penanganan sampahnya akan diserahkan ke pihak ketiga. Sedangkan untuk zona tiga kita (DLHK) yang akan kelola," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri, Selasa (28/11).
Zulfikri mengungkapkan, zona satu meliputi tiga kecamatan, Marpoyan Damai, Tampan, dan Payung Sekaki.
Zona dua terdiri dari tujuh kecamatan meliputi Bukit Raya, Tenayan Raya, Senapelan, Limapuluh, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Kecamatan Sail.
Sedangkan dua kecamatan lagi yang masih dikelola DLHK meliputi Rumbai, dan Rumbai Pesisir.
Terkait anggaran, proyek pengangkutan sampah ini akan masuk di tahun jamak atau proyek multiyears.
Kontrak kerjasama pengelolaan sampah ini akan berlangsung selama tiga tahun.
Setiap tahun anggaran berbeda-beda.
Untuk tahun pertama nilai kontrak sekitar Rp 58 miliar.
Kemudian tahun kedua Rp 62 miliar dan tahun ketiga sekitar Rp 67 miliar.
Jika ditotalkan maka anggaran proyek tersebut mencapai Rp 187 Milliar.
"Angkanya sudah ditetakan tinggal menunggu DPA ketok palu saja. Nilai kontrak tidak sama karena disesuaikan dengan fluktuasi harga, seperti kenaikan harga bahan bakar dan jenis lainnya sehingga hitunga berbeda. Ini akan dilelang secara terbuka," jelasnya.
Pemko akan membuka lelang proyek ini secara terbuka.
Sehingga siapa saja bisa mengikuti lelang proyek tersebut.
Namun yang terpenting adalah harus sesuai spesifikasi, bisa mengikuti acuan kerja dan bisa mengikuti sesuai kriteria.
"Kita berharap siapapun pemenang lelang swastanisasi sampah itu bisa mengikuti aturan dan kriteria. Yang jelas apa kesalahan yang terjadi di tahun lalu waktu itu akan kita perbaiki. Kalau tahun lalu itu kan hitungannya tonase, sekarang sistemnya tidak gitu lagi. Sekarang berapa yang terangkut sampai ke TPA itu yang kita bayar,"bebernya.(*)
