Direktorat Jendral Pajak Masih Beri Kesempatan Keringanan Pelaporan SPT Tahunan

PMK ini memberi kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015

TRIBUNPEKANBARU.COM/THEO RIZKY
Para wajib pajak tengah memberikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Pekanbaru, Kamis (30/3/2017). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kini memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Tahun 2016 hingga tanggal 21 April 2017 mendatang. 

PEKANBARU, TRIBUN - Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau Kepri beri kesempatan kepada para wajib pajak yang belum melaporkan harta dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH mendapatkan fasilitas keringanan.

Keringanan tersebut diberikan mengikut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang revisi kedua PMK nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak.

"PMK Nomor 165 mengatur mengenai prosedur bagi wajib pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak melalui fasilitas Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau Kepri, Jatnika, Senin (27/11).

Menurutnya, PMK ini memberi kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkannya sendiri aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif 30 persen untuk orang pribadi atau umum, 25 persen untuk badan umum dan 12,5 persen untuk orang pribadi atau badan tertentu (penghasilan usaha atau pekerjaan bebas lebih kecil atau sama dengan Rp4,8 miliar dan karyawan dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp632 juta).

"Pengungkapan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, maka ketentuan sanksi dalam pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi wajib pajak," katanya.

Dijelaskan aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut," kata Jatnika.

Ia mengatakan prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 422 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

"Prosedur PAS-Final hanya dapat dimanfaatkan selama Direktorat Jendral Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak," ujarnya.

Jika tim Direktorat Jendral Pajak menemukan adanya aset yang belum diungkapkan wajib pajak. Jika SP2 dikeluarkan maka akan diberlakukan sanksi-sanksi yang terkait dengan aset itu.

"Jadi kami menghimbau para wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini," katanya.

Halaman
12
Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved