Breaking News:

INGAT, Anggaran Dana Desa Jangan untuk Operasional, Kades Diminta Selektif Agar Tak Terjerat Hukum

Jelang penggunaan ADD perangkat desa terutama kepala desa diingatkan agar selalu mewanti-wanti kegiatan yang ada di luar kegiatan desa

Penulis: Alex | Editor: Afrizal
http://pontianak.tribunnews.com/
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU– Jelang penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), perangkat desa, terutama kepala desa diingatkan agar selalu mewanti-wanti kegiatan yang ada di luar kegiatan desa.

Kepala desa diminta untuk benar-benar selektif, karena dalam pemilihan nomenklatur program kegiatan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) seringkali kepala desa terjebak dan terjerat hukum.

“Salah satu kegiatan yang tidak boleh dimasukkan dan sering membuat kepala desa terjebak adalah anggaran untuk operasional desa. Walau menjadi kegiatan desa, tapi hal tersebut bukan menjadi sasaran dana desa,” kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada Tribun, Selasa (5/12/2017).

Ketua Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran DPP Partai Demokrat ini juga mengatakan, kegiatan yang bisa dilakukan hanyalah program yang ada dalam APBDes, sedangkan di luar itu tidak boleh, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Baca: Nama Firdaus MT Muncul di Rekomendasi Kedua, Bagaimana Nasib Syamsuar? Begini Kata DPW PAN

“Selain itu, dilihat juga Pergubnya, di situ ada diatur berapa persen untuk pendidikan, untuk kesehatan, kesejahteraan desa, dan lainnya, harus berpatokan ke sana. Kepala desa jangan tergoda untuk melaksanakan kegiatan di luar ketentuan,” imbuhnya.

Selain itu, gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi masalah dana desa ini, yakni Badan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (BP Bangdes) Pemprov Riau diminta untuk melakukan sosialisasi kepada kepala desa, dan memberikan panduan.

“Jangan hanya kasih duit tanpa sosialisasi panduan dari Pemprov Riau. Ada tiga yang harus disosialisasikan, yakni, proses pengajuan anggaran, kemudian tata cara pencarian, dan selanjutnya bagaimana pertanggung jawabannya. Niat mau bantu, jangan sampai nanti malah membuat kepala desa dan jajarannya terjerat hukum,” ujarnya.

Baca: Saat Dijemput, Ika Korban Penganiayaan Dokter Gigi Sedang Kerjakan Ini

 Jika ada keraguan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa tersebut, maka menurut pria yang akrab disapa Dedet ini, pihaknya di Demokrat siap untuk mendampingi, sebagaimana arahan dari DPP Demokrat, untuk membantu kepala desa, yang selama ini rentan terjebak dan dijerat hukum.

“Kalau ada yang ragu dan butuh pendampingan, silahkan datang ke kantor DPC-DPC kami di daerah, atau datangi langsung anggota dewan dari Demokrat di kabupaten/kota, akan kami siapkan pendampingan sekaligus dengan pengacara, secara gratis dan tidak membayar sepersen pun,” tuturnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved