Advertorial

Bupati Inhil HM Wardan Raih Pelopor Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa

Bupati Inhil HM Wardan menerima Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2017 Kategori Khusus Individu dari Komisi Informasi

Bupati Inhil HM Wardan Raih Pelopor Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa
Tribun Pekanbaru/T. Muhammad Fadhli
Bupati Inhil HM Wardan 

BUPATI Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menerima Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2017 Kategori Khusus untuk Individu dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (7/12/2017).

Ketua KI Riau, Zupra Irwan mengatakan dalam ajang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2017 tersebut telah dibagi menjadi lima kategori. Pertama pemerintah kabupaten/kota, kedua Organisasai Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Ketiga BUMD Provinsi Riau, keempat perguruan tinggi dan kelima partai politik tingkat Provinsi Riau. Hasilnya pun mengerucut menjadi lima nominasi dalam setiap kategorinya.

Selain itu, KI Riau juga akan memberikan penghargaan khusus dengan kategori pertama, pelopor integritas dan transparansi informasi publik Provinsi Riau kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Kedua, pelopor keterbukaan informasi publik pemerintah desa, kepada Bupati Indragiri Hilir HM Wardan. Ketigaa penggerak transparansi informasi publik Riau, kepada perkumpulan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau.

"Ada lima kategori yang nominasinya sudah kita diperingkatkan baik itu badan usaha dan Parpol. Kemudian ada juga satu kategori khusus yang dianggap mampu menggerakkan transaparansi. Kategori khusus ini ada tiga, penerimanya sudah pasti ada pak Gubernur, Bupati Inhil dan Fitra, sebagai lembaga perkumpulan," urai Zupra.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim. Adapun pemenang KI Riau Award tahun 2017 antara lain.

Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau, pertama Kabupaten Indragiri Hulu, kedua Kabupaten Bengkalis, dan ketiga Kota Pekanbaru.

Kategori SOPD di Provinsi Riau, pertama RSUD Arifin Ahmad, kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dan ketiga Dinas Kominfotik Provinsi Riau

Kategori BUMD di Provinsi Riau, pertama PT Bumi Pusako, kedua PT Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida Riau), dan ketiga PT Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau.

Kategori Partai Politik Tingkat Provinsi Riau, pertama Partai PPP, kedua Partai Nasdem, dan ketiga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kategori Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, pertama Universitas Riau, dan kedua Universitas Lancang Kuning.

Kategori Khusus untuk individu, pertama Gubri Ir Arsyadjuliandi Rachman sebagai pelopor integritas transparansi publik, kedua perkumpulan Fitra Riau sebagai penggerak transparansi informasi publik, dan ketiga HM Wardan sebagai pelopor keterbukaan informasi publik pemerintah desa.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam menyatakan ada peningkatan kinerja.

Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu bahkan diawal berdirinya Kabupaten Inhil, prestasi serupa tidak pernah sama sekali didapatkanl. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Inhil hanya mampu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK.

"Alhamdulillah, implementasi regulasi keuangan dari BPK untuk pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Inhil mendapatkan opini positif, yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan peningkatan kinerja yang disusul dengan peningkatan prestasi," kata Dani M Nursalam usai penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2016 pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Riau di Kantor BPK perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (12/6/2017).

Dani M Nursalam mengharapkan, prestasi demikian dapat senantiasa dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil. Dia berpesan, agar jajaran Pemkab Inhil tidak terlena atas perolehan di tahun ini yang sifatnya hanya sementara.

"Tentunya, kita berharap agar ke depan, prestasi opini WTP ini dapat dipertahankan. Jangan terlena dengan yang diraih saat ini. Karena terlena, ketentuan pengetatan kebijakan keuangan dan penertiban administrasi pun dilalaikan sehingga predikat Inhil yang masuk kedalam kategori Kabupaten dengan pengelolaan keuangan terbaik dengan opini WTP BPK pun tidak lagi mampu diraih," harap Ketua DPRD.

Guna mempertahankan opini WTP tersebut, Dani M Nursalam pun menyarankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil agar dapat menjaga serapan anggaran daerah tetap tinggi.

"Karena ketika serapan anggaran tinggi, efisiensi fiskal pun akan semakin membaik dan upaya pemerintah pusat melakukan konsolidasi fiskal dapat tercapai. Tidak dapat dipungkiri, opini WTP yang didapat hari ini merupakan imbas positif dari pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sasaran serta pelaporan yang baik pula," tukas Dani. (adv)

Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved