Fitra : DIPA dari Pusat Untuk Kepentingan Publik

Laporan Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Daftar Isian Anggaran (DIPA) pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Riau harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Anggaran menjadi salah satu intrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi untuk kesejahtraan masyarakat.

Demikian dikatakan Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Triono Hadi. Untuk itu, maka menurutnya pemanfataan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah seyognya dikelola secara baik, transparans serta akuntabel. Anggaran juga mesti harus diarahkan secara tepat sasaran untuk kepentingan publik.

"Pemerintah harus selektif dalam menetukan program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, mendahulukan yang prioritas serta berdapak luas terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, "kata Triono.

Menurut Triono, jika dihitung dalam trend waktu tiga tahun terakhir, Total Pendapatan Daerah untuk mengelola pembangunan se Provinsi Riau hampir 80% ditopang dari pendapatan dana transfer (Pusat ke Daerah).

Sementara, pendapatan daerah yang murni berasal dari kewenangan yang diberikan ke daerah untuk menggali sumber pendapatan dalam entuk (PAD) masih belum berkontribusi maksimal terhadap keuangan daerah.

"itu artinya, pemerintah daerah masih sangat besar menggantungkan keuangan yang akan dikelola untuk membiayai pembangunan berasal dari dana transfer, baik DBH, maupun DAU,"jelasnya.

Tapi perlu diingat, bahwa sumber dana transfer yang diberikan ke daerah, sebagian besar berasal dari Pajak dan DBH Sektor sumberdaya alam. Juga pendapatan DAU sebagai perimbangan keuangan antar daerah. dengan demikian maka sudah harus sadar bahwa kontirbusi daerah untuk mencoba mendongkrak keuangan daerah dari upaya - upaya mandiri belum optimal dilakukan.

"Oleh karena itu, transpransi menjadi kunci utama untuk memastikan pengelolaan akeuangan pembangunan yang dilakukan benar-benar akuntabel, "ujarnya lagi.